Polemik impor beras sebanyak 500.000 ton di tengah panen raya padi di musim paceklik masih terus berkecamuk. Sementara waktu begitu cepat berlalu dan semakin mendekati akhir Bulan Januari dimana jadwal kedatangan beras impor dari Thailand dan Vietnam semakin dekat.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengimpor beras khusus sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam yang akan sampai di Indonesia akhir Januari 2018 ini. Meski yang diimpor adalah beras khusus, namun nanti beras ini akan dijual ke pasar dengan harga setara beras medium.
Alasan kebijakan impor tersebut diambil demi menjaga stok dan harga beras yang telah melonjak di pasaran. Namun hal itu sontak membuat kaget masyarakat. Masyarakat banyak mempertanyakan mengapa harus impor? Mengapa beras khusus yang akan diimpor 500.000 ton itu tidak ditugasi saja petani menanamnya sehingga tak perlu impor, sebab harga beras lain kemudian menjadi ikut naik dan terguncang.
Jika memang kebutuhan ‘beras khusus’ itu begitu besar seharusnya petani bisa disuruh menanam jenis beras medium untuk penuhi pasar yang membutuhkannya. Kegaduhan beras ini seperti dipaksakan apalagi begitu mudahnya digiring ke ranah politik sehingga pemerintah terkesan panik dan goyah.
Di negeri ini begitu mudahnya data pangan utamanya beras dipermainkan kemudian diseret ke ranah politik. Untuk itu, pemerintah terkait yang memiliki fungsi regulator atau pengatur di negeri inilah yang harus menghentikannya.
Kebijakan ‘satu pintu’ pada komoditi beras sepertinya merupakan solusi yang paling tepat agar data pangan di negeri ini takterkait dengan kepentingan pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Data dari kementerian teknis sangat membantu di tengah terjadinya kekosongan data.
