Kampanye hitam (black campaign) terhadap sawit sepertinya tak pernah usai. Berbagai upaya dilakukan pihak yang tak menyukai terhadap perkembangan komoditas ‘emas’ bagi bangsa Indonesia itu.
Kali ini Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi tentang sawit dan pelarangan penggunaan biodiesel pada tahun 2021. Apabila usulan tersebut mendapat dukungan Council dan Komisi UE. Karena itu hampir bisa dipastikan ekspor crude palm oil (CPO) ke UE bakal terganggu.
Sebelum semuanya terlanjur, ada baiknya kalau negara podusen sawit seperti Indonesia melakukan pendekatan kepada anggota negara UE dan ketiga lembaga tinggi UE tersebut. Lobi dan negosiasi itu sangat penting dilakukan untuk meyakinkan UE, kalau produk sawit Indonesia tak seperti yang mereka tuduhkan.
“Kita mestinya terus melobi dan yakinkan UE dan ketiga lembaga tinggi UE tentang keberadaan minyak sawit kita. Kita berikan data tentang sawit ke mereka kalau sudah dikelola secara berkelanjutan,” kata Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan, dalam diskusi “Renewable Energy Directive II dan Usulan Kebijakan UE untuk Menghilangkan Penggunaan Minyak Sawit Bagi Energi Terbarukan”, di Bogor, pekan lalu.
Fadhil menilai, aturan yang dikeluarkan Parlemen UE ini memang diskriminatif, karena sawit dianggap sumber deforestasi. Sedangkan di sisi lain, mereka minta biodiesel dihentikan dan digantikan minyak nabati lainnya. “Padahal, untuk menggantikan minyak sawit dengan minyak nabati lainnya, perluas lahan luas. Tapi, UE tak punya lahan luas. Bukankah hal ini mendorong adanya deforestasi?” tanya mantan Direktur Eksekutif GAPKI.
Rencana yang digulirkan UE tak hanya membuat pelaku usaha sawit di Indonesia kelabakan, tetapi juga berimbas kepada pelaku usaha sawit di Malaysia. Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC) menjadi salah satu wadah yang menggabungkan Indonesia-Malaysia sebagai kekuatan besar produsen kelapa sawit di kawasan Asia Tenggara pun merasakan dampaknya.
