Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan ekspor dari sektor pertanian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution perkebunan kelapa sawit ini berbeda dengan perkebunan lainnya, yakni kebanyakan dimiliki perusahaan bukan petani.
Kalau perkebunan lain seperti karet atau kopi kebanyakan adalah perkebunan rakyat, sedangkan sawit hampir 60% lebih dimiliki perusahaan besar,” katanya saat Seminar Nasional Sawit Indonesia ‘Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan dan Mewujudkan Kesejahteraan’ di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Untuk melindungi kelapa sawit nasional, dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sudah berjalan selama 3 tahun. Dana yang dikumpulkan dari pelaku (industri kelapa sawit) untuk mendorong, melindungi dan mendukung industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Salah satu tugas BPDPPKS selain peremajaan adalah pengembangan biodiesel (B20).
Untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN), biodiesel, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perluasan mandatori bahan bakar dengan campuran 20% biodiesel (B20). Peraturan tersebut telah disahkan dalam Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Revisi Kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dengan Perpres tersebut, mandatori B20 yang awalnya hanya menyasar sektor Public Service Obligation (PSO) kini mencakup pula sektor non PSO. Termasuk untuk penggunaan alat-alat berat di sektor pertambangan, peralatan militer, kapal laut dan lain-lain.
