MPR, GBHN, dan Presidensial

Sumatera Ekspres - Edisi 14 Agustus 2019

Menghidupkan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sekaligus merestrukturisasi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi negara penjaga GBHN menjadi salah satu rekomendasi Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di Bali, beberapa hari lalu.

Ide tersebut sebenarnya sudah lama tertuang lewat ketua MPR periode 2009–2013 almarhum Taufiq Kiemas. Kegelisahan yang melatari rekomendasi PDIP tersebut terutama didasarkan pada arah pembangunan pascareformasi yang dianggap kurang berjalan secara berkelanjutan.

Artinya, ketiadaan GBHN sebagai acuan pembangunan (blueprint) berimplikasi pada potensi...
Baca artikel selengkapnya di edisi 14 Agustus 2019

Sumatera Ekspres dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Rabu, 14 Agustus 2019


Artikel lainnya