Tampilkan di aplikasi

Soal NPHD, Pemda Jangan Ingkar

Sumatera Ekspres - Edisi 23 Januari 2020

Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang sebelumnya sudah disepakati antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu tak sepenuhnya ditaati. Ada permintaan beberapa daerah yang ingin melakukan rasionalisasi anggaran pilkada dengan berbagai pertimbangan. Padahal, anggaran tersebut sebelumnya sudah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui belum menerima laporan resmi tentang permintaan pemangkasan atau rasionalisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, daerah dan KPU sudah saling sepakat untuk besaran anggaran dari belanja daerah...
Baca artikel selengkapnya di edisi 23 Januari 2020

Sumatera Ekspres dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Baca selengkapnya koran edisi ini

INTERAKTIF
Kamis, 23 Januari 2020
Politik

Artikel Politik lainnya