Tampilkan di aplikasi

MUARA ENIM - Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Garki) Muara Enim, pertanyakan tindakan Pj Bupati Muara Enim dalam pengambilan keputusan. Di antaranya kebijakan pencopotan 9 aparatur sipil negara (ULP) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari jabatannya dan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang tak sesuai dengan aturan.

Koordinator aksi, Rohadi mengatakan aksi yang dilakukan di DPRD Muara Enim ada beberapa tuntutan yang disampaikan. “Ini terkait dengan pencopotan sembilan ASN di ULP dari jabatannya yang seharusnya...
Baca artikel selengkapnya di edisi 1 Desember 2021

Sumatera Ekspres dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Baca selengkapnya koran edisi ini

INTERAKTIF
Rabu, 1 Desember 2021
Sumsel

Artikel Sumsel lainnya