Kejaksaan Agung Tetapkan 5 Tersangka

Nasional dan Internasional - 18 Januari 2020

Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan bahwa saat ini perkara pengelolaan keuangan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.


Ketua DPD RI Dukung Penataan BUMN

Nasional dan Internasional - 18 Januari 2020

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung roadmap yang disusun Menteri BUMN Erick Thohir untuk menata wajah BUMN.


Sido Muncul Siapkan Rp180 Miliar

Nasional dan Internasional - 18 Januari 2020

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) telah menyiapkan anggaran belanja modal sebesar Rp 180 miliar di sepanjang 2020.


Virus Korona Renggut Korban Jiwa

Nasional dan Internasional - 18 Januari 2020

Satu orang meninggal dunia di China karena virus korona misterius terkait SARS yang menyebar di negara tersebut.


Dirut dan Komut Garuda Bakal Diganti

Nasional dan Internasional - 18 Januari 2020

enteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal untuk mengganti Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.


Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru Ditingkatkan

Nasional dan Internasional - 17 Januari 2020

DPD RI mendorong pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga.


70 Tahun Hubungan RIRusia, Ketua DPD RI: Perkuat Kerjasama

Nasional dan Internasional - 17 Januari 2020

Indonesia dan Rusia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.


Kemenhub-Pengemudi Ojol Sepakat Tarif Disesuaikan Provinsi

Nasional dan Internasional - 16 Januari 2020

Perwakilan massa aksi Ojol Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan sepakat pembahasan tarif ojek daring nantinya disesuaikan.


Jokowi Ingin Kendaraan di Ibu Kota Baru Tanpa Sopir

Nasional dan Internasional - 16 Januari 2020

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), ingin pemerintah menyiapkan kendaraan transportasi massa otonom yang diperuntukan di ibu kota negara baru


Harus Mampu Menunjang Kinerja Pemerintah

Nasional dan Internasional - 15 Januari 2020

Komite I DPD RI melihat bahwa penyederhaan birokrasi belum cukup efektif mengatasi persoalan ASN Indonesia.