Inilah Koran dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Selasa, 11 Januari 2022
Gratis
Bahlul
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan suara pengusaha. Menurutnya, cukup banyak pengusaha ingin Pemilu 2024 ditunda. Buat kita, itu keinginan yang bahlul.
Pertama adalah karena konstitusi tidak mengenal hal itu. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Kedua, pernyataan pengusaha melalui Menteri Bahlil itu menegaskan bahwa pesta demokrasi kita tidak sehat. Kenapa? Karena begitu banyak kepentingan di situ. Bukan hanya kepentingan politik semata, tapi juga kepentingan dunia usaha.
Bukankah yang tercuat, tapi tidak terungkap, pengusaha juga yang memiliki kepentingan dalam kontestasi demokrasi? Jika kepentingan dalam tataran wajar, normal saja. Tapi, pengusaha sudah masuk terlalu jauh. Bahkan, tak sedikit pengusaha, terutama yang memiliki dana melimpah, jadi bohir di setiap kontestasi demokrasi. Ulah yang kemudian memunculkan oligarki yang demikian kental.
Ketiga, jika pandemi Covid-19 dalam kaitan dengan pemulihan ekonomi yang disampaikan pengusaha melalui diskusi dengan Menteri Bahlil, harap dicatat Pemilu 2024 bukanlah pesta demokrasi pertama yang digelar di masa pandemi. Pilkada 2019 di berbagai daerah dilangsungkan ketika pandemi tengah meruyak.
Saat itu, yang memiliki kepedulian soal bahaya kontestasi demokrasi di tengah pandemi, bukanlah pengusaha, melainkan kalangan sipil. Apakah pilkada tidak berpengaruh pada stabilitas dunia usaha? Bagi pengusaha nasional (Jakarta) mungkin tidak, tapi pengaruh itu sangat terasa bagi pengusaha lokal.
Di tengah desakan kalangan sipil, pemerintah bergeming. Pilkada 2019 tetap berlangsung. Sampai ada kalangan sipil yang berpendapat Pilkada 2019 digelar karena ada kepentingan anak dan menantu presiden.
Lagi pula, jika pesta demokrasi 2024 ditunda, apakah terbayangkan justru keadaan akan semakin berat, termasuk bagi pengusaha. Negara akan dipimpin siapa? Jokowi-Maruf Amin? Masa jabatannya berakhir 2024. Triumvirat? Bagaimana dengan daerah? Mereka akan dipimpin pejabat kepala daerah 3-4 tahun? Jelas itu jauh dari efektif. Sangat tidak sehat.
Tapi, betulkah itu cara pandang dan pikir pengusaha? Hanya Bahlil dan pengusaha yang tahu. Buat kita, pikiran-pikiran semacam itu jelas pikiran yang bahlul. Hanya mementingkan segelintir orang dan melupakan kepentingan lebih banyak warga. (*)
Inilah Koran merupakan media cetak yang terbit di Kota Bandung sejak 10 November 2011. Lahir dengan mengusung semangat Jurnalisme Positif, Inilah Koran bertekad untuk mengembalikan peran dan fungsi media sebagai sarana informasi, edukasi dan inspirasi. Inilah Koran juga bertekad menjadi koran nasional yang terbit dari Bandung dengan tagline "Dari Bandung untuk Indonesia".
Anda tidak bisa membeli publikasi, melakukan pendaftaran melalui aplikasi, klaim voucher melalui aplikasi. Pembelian, pendaftaran dan klaim voucher dapat dilakukan melalui website.