Keuangan Negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut merupakan amanat rakyat maka untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal ini, paket perundang-undang keuangan negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya sebagai penyusun dapat menyelesaikan penulisan buku pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam rangka memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Sistematika Penulisan Buku pengelolaan keuangan negara dan daerah terdiri dari :
Bab I Pengelolaan Keuangaan Negara menguraikan tentang Pengelola Keuangan Negara, Penyusunan dan Penetapan APBN, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBN, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Negara dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara
Bab II Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tentang Pengelola Keuangan Daerah, Penyusunan dan Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengelolaan APBD
Bab III Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah DKI Jakarta menguraikan tentang Pengelola Keuangan, Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD dan Mekanisme Perencanaan
Bab IV Penatausahaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan tentang Bendahara Umum Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD.

Bahwa dalam penulisan buku ini telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka saya akan menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada yang terhormat :
1. Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, LAN RI, Bapak Dr Muhammad Aswad, M.Si
3. Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar, Bapak Anton Dewanto, S.E, M.Si
4. Pembimbing, Bapak Dr Bambang Sugiyono, SE, M.Si
5. Rekan-rekan kerja dilingkungan kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Semoga Allah SWT senantiasa menilai semua bantuan dan dukungan bapak dan ibu sekalian sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang berlimpah. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Sebagai penyusun saya menyadari betul bahwa penulisan buku pengelolaan keuangan negara dan daerah belum memenuhi harapan dari semua pihak, masih banyak kekurangan dari buku ini bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2020
Penyusun,
Herry Supardan, SH., MM.

Sampul
Daftar isi
Kata pengantar
Bab I Pengelolaan keuangan negara
     1. Umum
     2. Pengelola Keuangan Negara
     3. Penyusunan dan Penetapan APBN
     4. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBN
     5. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Negara
     6. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara
Bab II Pengeloalaan keuangan daerah
     1. Umum
     2. Pengelola Keuangan Daerah
     3. Penyusunan dan Penetapan APBD
     4. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
     5. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah
     6. Mekanisme Pengelolaan APBD
Bab III Penganggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta
     1. Pengelola Keuangan Daerah
     2. Struktur APBD
     3. Penyusunan Rancangan APBD
     4. Penetapan APBD
     5. Pelaksanaan APBD
     6. Perubahan APBD
     7. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan
Bab IV Penatausahaan keuangan pemerintah Provinisi DKI Jakarta
     1. Bendahara Umum Daerah
     2. Penatausahaan Keuangan Daerah
     3. Akuntansi Keuangan Daerah
     4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
     5. Mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD
Biodata penulis