Era kendaraan listrik sudah di depan mata. Semua pabrikan telah menyiapkan bahkan telah menjual kendaraan listriknya di tanah air. Pertanyaannya, apakah infrastruktur mendasar ketenagalistrikan nasional sudah siap menyongsong zaman Electric Vehicle (EV). Sebab tak hanya soal jumlah cadangan listrik, namun juga keandalannya juga harus memadai.
Apalagi dalam Perpres (Peraturan Presiden) No. 55 Tahun 2019, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, PLN diberikan wewenang besar untuk penyediaan listrik termasuk infrastrukturnya. “Kami sudah siap. Awalnya ini seperti telur atau ayam dulu, tapi sudahlah PLN harus menjadi pionir untuk menyediakan infrastruktur kendaraan listrik,” jelas Doddy B. Pangaribuan, General Manager PLN UIDJaya (Unit Induk Distribusi Jakarta Raya).
Masih menurut Doddy, cadangan listrik Jawa-Bali, khususnya Jakarta itu surplus 35%. “Artinya dari segi pasokan cukup, kemudian infrastruktur kita pionir ada enam titik (SPKLU/Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Jakarta-Tangerang. Dengan total 20 plug. Itu kombinasi normal, fast dan ultrafast charging,” terang Doddy, dalam kesempatan diskusi virtual yang dihajat OTOMOTIF(20/11).
Jika merujuk data yang dirilis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DJN-KESDM), bahwa kondisi kelistrikan nasional pada akhir 2019 memiliki reserve margin yang cukup. Yakni daya total listrik nasional sebesar 35.727 MW, dengan beban puncak 32.145 MW, artinya masih ada cadangan operasi sebesar 3.282 MW.
Adapun untuk jaringan kelistrikan di Jakarta, merujuk data PLN UIDJaya, Ibukota disokong enam subsystems (500/150 kV), serta daya listrik didistribusikan oleh 59 substation utama. Sistem tersebut masih menyisakan reserve margin sebesar 32%.
