Nomor Induk PPPK THL-TBPP

Seluruh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang ada dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan segera diselesaikan pengangkatannya menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bagi mereka yang memenuhi syarat dan telah lulus seleksi Calon PPPK.

Jika sampai dengan bulan Desember 2020, calon PPPK sudah diusulkan oleh instansi untuk mendapatkan Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK oleh BKN atau Kantor Regional BKN, maka dimungkinkan mereka akan dapat diangkat sebagai PPPK pada tahun 2021.

Database THL-TBPP yang dimiliki BKN berasal dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian dalam proses ini berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK mengumumkan pemberkasan berdasarkan data peserta yang lulus dan diterima.

Prosesnya PPK menetapkan SK Calon PPPK. PPK mengajukan usul penetapan NI PPPK kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menerima Persetujuan Teknis NI PPPK dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, PPK dan Calon PPPK menandatangani perjanjian kerja. PPK menetapkan SK Pengangkatan PPPK.

Ada 11.670 THL-TBPP Lingkup Kementan yang sudah lulus passing grade, namun diantaranya sudah ada yang meninggal dunia selama menunggu proses pengangkatan. Selain itu beberapa daerah ada yang mengusulkan quota pengangkatan lebih kecil dari jumlah THL yang lulus passing grade.

PPK Daerah lah yang mengusulkan data base THL-TBPP ke BKN atau BKN Kantor Regional. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Bedanya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua, masa kerjanya sampai pensiun. Masa kontrak PPPK 1 sampai dengan 5 tahun. Dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Instansi. Setiap tahun akan ada evaluasi, apabila tidak memenuhi target kinerja maka akan dapat dikenai sanksi.

Tegasnya, beda Aparat Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK, kalau PNS dapat hak pensiun , kalau PPPK tidak mendapat hak pensiun. Tetapi hak-hak lainnya sama. Kita berharap PPK daerah bisa mengusulkan semua THL-TBPP yang lulus passing grade menjadi ASN PPPK.