Buku ini diterbitkan sebagai salah satu upaya dan kontribusi penulis dalam menyediakan tambahan referensi kepada masyarakat luas tentang ilmu Ekonomi Kelembagaan terutama dalam konteks pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Buku ini membahas munculnya ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru atau yang sering dikenal dengan istilah NIE (New Institutional Economics) sebagai salah satu tongga k evol usi pemik iran nonmainstream yang digagas oleh OIE (Old Institutional Economics) dan mengkritik teori ekonomi ortodoks. NIE membawa gagasan yang dipandang lebih humanistik dalam memotret wajah perekonomian di Indonesia dan dinamika di dalamnya termasuk kebijakandan pelaksanaan desentralisasi-otonomi daerah.

Salah satu penerapan desentralisasi-otonomi daerah mengarahkan pembangunan, ekonomi berpusat pada daerah/wilayah/regional yang berdampak tidak hanya pada aspek ekonomi, keuangan daerah, namun juga sosial politik. NIE merupakan ilmu yang menelaah dampak dari kelembagaan (peraturan dan cara penegakan peraturan) terhadap perilaku individu yang rasional dalam lingkungan yang terdapat ketidakpastian dan biaya transaksi - di dalamnya, serta menelaah konsekuensi dari perilaku ini terhadap kesejahteraan individual dan kolektif. Biaya transaksi dan komponen dari biaya transaksi (transaction cost) yang berasal dari informasi asimetris serta biaya administratif yang digunakan untuk meminimalisasi ketidaksimetrisan informasi tersebut dibahas dalam buku ini. Berbagai konsep dan aplikasi masalah kontrak yang tidak lengkap (incomplete contract), principal-agent, adverse selection, collective action, dan common property resources juga dibahas dalam buku ini.

Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi ini juga menarik dibaca karena dilengkapi dengan studi kasus beberapa daerah dan kajian empirik dari hasil pengamatan, riset, dan dengar pendapat dari berbagai pihak. Kontribusi NIE tidak hanya dibahas dari aspek ekonomi berupa pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan reformasi keuangan daerah, namun juga disertai dengan penjelasan kelembagaan politik, legal, dan swasta. Bagaimana penelusuran penu lis menggu nakan konsep path-dependence untuk menjabarkan krisis otonomi daerah dalam perspektif sejarah. Bagaimana dampak desentralisasi-otonomi daerah terhadap perubahan reformasi keuangan daerah termasuk komponen di dalamnya (pajak, belanja daerah, transfer daerah), fenomena korupsi, dan reformasi birokrasi. Sehingga, buku ini menarik dibaca tidak hanya oleh mahasiswa. praktisi, serta akademisi yang tertarik dengan bidang ilmu ekonomi saja, namun juga bidang hukum, politik, dan perpajakan, bahkan kalangan dunia usaha seperti swasta-pengusaha juga akan mendapatkan wawasan baru dalam mengaitkan praktik bisnis dengan konsep-teori-aplikasi NIE.

Secara umum, masyarakat sering kali mendefinisikan kelembagaan sama dengan organisasi. Namun, dalam pendekatan New Institutional Economics (NIE), keduanya memiliki makna yang berbeda. Kelembagaan yang dimaksud dalam NIE meliputi aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Sementara itu, organisasi merupakan kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama sehingga kelembagaan merupakan struktur insentif (pendorong) bagi perilaku organisasi dan individu.

Peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diabaikan lagi dalam dinamika perkembangan tata kelola ekonomi dunia termasuk di Indonesia. New Institutional Economics dianggap membawa gagasan yang dipandang lebih humanistis dalam memotret wajah perekonomian di Indonesia dan dinamika di dalamnya. Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah serta paradigma pembangunan perkotaan-perdesaan membawa perubahan dalam tata kelola pembangunan. Dalam konteks kebijakan, instabilitas, ketidakadilan, dan efisiensi sering kali muncul bukan disebabkan oleh absennya kebijakan, namun lebih pada tidak akomodatifnya kebijakan terhadap regulasi dan struktur insentif pemerintah yang memadai.

Teori NIE dipandang tepat untuk dipakai sebagai dasar formulasi kebijakan, khususnya pada kasus desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, karena mampu menangkap kekhususan fenomonologis yang muncul tanpa kehilangan konteks umumnya. Kredibilitas kelembagaan tidak hanya penting dalam pelaksanaan desentralisasi yang telah menjadi sebuah tema penting pemerintahan di banyak negara maju maupun berkembang dalam dekade ini. Namun, kredibilitas kelembagaan juga penting dalam pembangunan sosial ekonomi sehingga dapat mengurangi masalah dalam hubungan principal agent, hubungan antara transaksi, hak milik, dan memperkuat mekanisme penegakan.

Penulis memberikan penjelasan mengenai praktik New Institutional Economics dengan melakukan analisis terhadap dampak desentralisasi terhadap keuangan fiskal daerah, kaitan antara desentralisasi dengan korupsi yang terjadi, serta dampak terhadap investasi daerah. Selain itu, penulis tidak hanya melihat peran kelembagaan dalam pelaksanaan desentralisasi yang sekarang dilakukan, namun juga sejarah dan perspektif jangka panjang.

Buku ini juga diperkaya dengan bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap perlunya kelembagaan yang dibangun berdasarkan kajian yang mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi daerah sehingga pemerintah diharapkan mampu mendorong menciptakan kelembagaan yang baik dengan melakukan serangkaian kebijakan di berbagai sektor untuk mendorong perekonomian.

Beberapa bagian dari buku ini diambil dari tulisan penulis yang telah dipublikasikan di berbagai media dan jurnal/book chapter. Banyak pihak terlibat dalam pembuatan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi ide, komentar, maupun diskusi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih. Buku ini ditulis sebagian besar diambil dari tesis S-3 penulis di Monash University. Terima kasih atas bantuan tim asisten, Anggi Rahajeng, Nur Mazhariya, Fika, Dewi, dan Galuh, yang telah membantu dalam proses penyusunan dan editing buku ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tahir Foundation Program Professorship yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk mewujudkan buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi ini. Penulis berharap buku ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai New Institutional Economics dalam konteks kebijakan pembangunan ekonomi sosial, terutama dalam kerangka desentralisasi otonomi daerah.

Tentu saja, ke depan, peran New Institutional Economics dalam pembangunan ekonomi sosial masih perlu terus dikembangkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis.

Yogyakarta, April 2020
Wihana Kirana Jaya

Sampul
Halaman Judul
Halaman Hak Cipta
Prakata
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab 1 Mengapa Pendekatan
     1.1 Pengantar
     1.2 Kemunculan dan Perkembangan Ekonomi
Kelembagaan
     1.3 Kerangka Metodologi Ekonomi Kelembagaan
     1.4 Relevansi dan Signifikansi Kelembagaan dalam
Analisis Ekonomi
Bab 2 Mengenal Teori Ekonomi
     2.1 Pengantar
     2.2 Apa Itu Ekonomi Kelembagaan Baru?
     2.3 Model NIE
     2.4 Perkembangan NIE di FEB UGM
     2.5 Rangkuman
Bab 3 Pentingnya Nie Dalam
     3.1 Pengantar
     3.2 NIE dan Pembangunan Ekonomi Regional
     3.3 Motivasi Manusia dan Struktur Sosial
     3.4 Kelembagaan Politik: Demokrasi, Pembagian
Kekuasaan, dan Desentralisasi
     3.5 Kelembagaan Legal: Perundangan Beserta
Penegakannya
     3.6 Kelembagaan Swasta
     3.7 Rangkuman
Bab 4 Peran Kelembagaan Dalam  Pertumbuhan Ekonomi
     4.1 Pengantar
     4.2 Pengertian dan Arti Penting Kelembagaan
     4.3 Tingkatan Kelembagaan
     4.4 Konsep Dasar Kelembagaan
     4.5 Pembangunan Kelembagaan dalam Konteks
Desentralisasi dan Otonomi.
     4.6 Peran Kelembagaan dalam Pembangunan
     4.7 Bukti Empiris Peran Kelembagaan Bagi Pertumbuhan
Ekonomi
     4.8 Studi Kasus: Persepsi Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Bali
     4.9 Rangkuman
Bab 5 Ekonomi Kelembagaan
     5.1 Pengantar
     5.2 Desentralisasi dan Kelembagaan Daerah
     5.3 Visi Jangka Panjang Kebijakan Desentralisasi dan
Pembangunan Perekonomian Daerah: Harmonisasi
Kelembagaan
     5.4 Studi Kasus: Implikasi bagi Perekonomian DIY
     5.5 Rangkuman
Bab 6 Konsep Path Dependence:  Krisis Otonomi Daerah dalam Perspekif Sejarah
     6.1 Pengantar
     6.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi
     6.3 Tahap-Tahap Sentralisasi dan Desentralisasi
     6.4 Perkembangan Kekuasaan Fiskal
     6.5 Rangkuman
Bab 7 Kebijakan Desentralisasi di Tingkat Global
     7.1 Pengantar
     7.2 Apa dan Bagaimana Desentralisasi Itu?
     7.3 Manfaat dan Kerugian Desentralisasi
     7.4 Rangkuman
Bab 8 Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Teoru Ekonomi Kelembagaan
     8.1 Pengantar
     8.2 Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia
     8.3 Model Wiliamson dan Kelembagaan Desentralisasi
di Indonesia
     8.4 Rekomendasi Kebijakan: Desain Kelembagaan
     8.5 Rangkuman
Bab 9 Studi Perbandingan Dampak Desentralisasi
     9.1 Pengantar
     9.2 Wewenang Perpajakan
     9.3 Wewenang Belanja
     9.4 Transfer Antarpemerintahan
     9.5 Utang Pemerintah Daerah
     9.6 Rangkuman
Bab 10 Desentralisasi Berdampak Pada Korupsi?
     10.1 Pengantar
     10.2 Fenomena Korupsi dalam Perekonomian
     10.3 Kontradiksi Korupsi dalam Pembangunan
     10.4 Desentralisasi dan Korupsi
     10.5 Rangkuman
Bab 11 Bagaimana Desentralisasi
     11.1 Pengantar
     11.2 Desentralisasi dan Pertumbuhan Ekonomi
     11.3 Studi Kasus: Desentralisasi dan Kinerja Perekonomian
Daerah di Indonesia
     11.4 Rangkuman
Bab 12 Ekonomi Kelembagaan Dan Reformasi Keuangan Daerah
     12.1 Pengantar
     12.2 Kajian Teoretis
     12.3 Teori Kelembagaan
     12.4 Kajian Empirik
     12.5 Rangkuman
Bab 13 Case Study Kelembagaan
Daftar Pustaka
Indeks
Tentang Penulis