Akhir-akhir ini hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta menjadi sorotan tajam di berbagai media massa di Indonesia.
Para calon pemimpin berlomba-lomba untuk meyakinkan masyarakat melalui visi dan misi mereka masing-masing karena pada akhirnya suara masyarakat yang nantinya menentukan siapa pemimpin mereka untuk pembangunan Jakarta lima tahun ke depan. Sekitar 478 milyar Rupiah dana yang dikucurkan pemerintah untuk menyelenggarakan suatu pilkada. Jumlah ini sangat fantastis mengingat kebutuhan penduduk Indonesia yang mendapatkan upah minimum regional (UMR) sekitar 3,1 juta rupiah per bulan.
Pada artikel ini kita akan sedikit membahas mengenai teknologi e-voting atau pemilu elektronik, yaitu teknologi yang memanfaatkan sistem komputer yang telah digunakan di beberapa negara seperti Belanda dan Brasil untuk memilih para calon pemimpin mereka.
Teknologi ini tidak hanya dapat menekan jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah secara signifikan, namun dapat juga mempersingkat waktu pemilihan sehingga kita dapat mengetahui hasilnya lebih cepat dibandingkan secara manual. Selain itu, di Indonesia, kita mengenal istilah quick count. Bagaimana cara kerja teknologi quick count? Apakah sama halnya dengan e-voting?
