Proses pergantian Panglima TNI berjalan cepat. Hanya empat hari setelah usulan Presiden Joko Widodo, tongkat komando langsung berpindah tangan. Aroma politik seketika menyeruak. Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Usulan itu dilayangkan ke DPR pada 4 Desember. Empat hari berikutnya serah terima secara kemiliteran langsung dilakukan di Mabes TNI. Pergantian Panglima TNI ini sedikit mengejutkan. Sebab, Jenderal Gatot Nurmantyo baru akan pensiun empat bulan lagi. Wajar bila peralihan tongkat komando tertinggi di tubuh TNI ini memunculkan multi tafsir. Tak sedikit yang mengaitkan kebijakan ini dengan isu politik.
Terlepas dari itu, seluruh pihak dinilai tidak ada yang menolak Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai suksesor Jenderal Gatot. Hadi sudah memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai UU TNI 2014, salah-satunya, calon panglima pernah menjabat kepala staf angkatan. Tapi bila ditelusuri lebih dalam, keputusan Jokowi memilih Hadi karena memiliki latar belakang dari Solo.
Hadi Tjahjanto sebelumnya pernah menjabat Komandan Lanud Adi Soemarno. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhamad Haripin menilai Gatot selama dua tahun menjadi Panglma TNI lebih memunculkan pandangan politisnya yang anti-sipil, misalnya saja propaganda dia dengan isu proxy war.
Pada September lalu, Gatot juga memobilisasi jajaran teritorial agar mengajak masyarakat sekitar menonton film Gerakan 30 September. Ia juga menjadi pusat polemik saat menyampaikan selentingan soal pembelian senjata di luar TNI. Dalam urusan pertanian dan ketahanan pangan, TNI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mencetak sawah hingga urusan jual beli beras.
