Kudeta Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi berita yang menarik perhatian dunia. Aung San Suu Kyi, Kanselir yang memegang otoritas pemerintahan sipil, ditangkap bersama dengan ratusan politisi pendukungnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Selain para politisi NLD, tentara juga mencokok tokoh-tokoh lain yang berpotensi memicu perlawanan, termasuk para aktivis Gerakan 88 (aktivis mahasiswa tahun 1988 yang menentang junta militer), aktivis mahasiswa, hingga seniman yang kritis.
Kasus itu dengan cepat memicu respon dari berbagai pihak. Negara-negara Barat dengan cepat mengeluarkan kecaman terhadap kudeta dan bahkan ancaman untuk boikot. Negara-negara ASEAN lebih berhati-hati karena tradisi “non-interference” atau tak saling mencampuri urusan politik domestik masing-masing.
Seperti Singapura dan Indonesia, lebih terbuka dengan mendorong militer untuk menghargai nilai-nilai yang ada dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, tidak menuntut pembatalan kudeta dan hanya memberi seruan normatif untuk melakukan proses damai.
Dengan catatan hitam perlakuan pemerintah Myanmar pada komunitas Rohingya, tidak mengejutkan jika banyak masyarakat Muslim yang reaksi pertamanya adalah bergembira karena orang yang berlumuran darah kaum Rohingya itu kena batunya.
