Bonus demografi yang akan segera terjadi di Indonesia, menjadi perhatian khusus Kabinet Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar global.
Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dan menyongsong bonus demografi perlu dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
Revi talisasi pendidikan vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.
Revitalisasi pendidikan vokasi diproyeksikan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan Abad ke-21 pada kurun 15 tahun mendatang. Targetnya, Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada tahun 2030.
Dalam revitalisasi pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki peran yang strategis. Kemendikbud melakukan berbagai program revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), pendidikan khusus, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP).
Program-program Kemendikbud terkait revitalisasi pendidikan vokasi antara lain menambah jumlah guru produktif, meningkatkan kompetensi guru produktif, perbaikan sarana dan prasarana praktikum, sertifikasi keterampilan bagi guru dan siswa SMK, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan lain-lain.
Revitalisasi di SMK Revitalisasi SMK dipayungi dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Hadirnya Inpres tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lulusan SMK.
