Perubahan cara kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menerus dilakukan agar menuju good governance. Fokus pelayanan Kemendikbud saat ini berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan lagi pada pasokan sumber daya yang dimiliki dalam menyusun rencana dan anggarannya. Penguatan interaksi dengan masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan budaya kerja di Kemendikbud.
Kebijakan Integrasi proses dan berbagi sumber daya diimplementasikan guna mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang mengedepankan pemahaman bahwa semua pihak adalah milik Kemendikbud. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pun diterapkan di setiap layanan sehingga pola kerja menjadi berubah yang disesuaikan dengan nilai tambah teknologi tersebut yakni memberikan layanan 4A (anyone, anywhere, anytime, and any channel).
Program manajemen perubahan Kemendikbud diupayakan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hingga saat ini Kemendikbud telah melakukan upayaupaya melalui berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan akses, peningkatan layanan, dan peningkatan daya saing. Pertama, penataan pegawai Kemendikbud seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemendikbud.
Kebijakan tentang standar layanan prima bagi para pemangku kepentingan pun telah dibuat agar mereka mendapatkan layanan pendidikan bermutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
