Birokrasi yang bersih dan berintegritas diciptakan melalui sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan tersebut, peran pengawasan sangat penting. Di sebuah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), peran pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen).
Program-program ITJEN Kemendikbud menitikberatkan pada upaya pengendalian dan pencegahan. Itjen melaksanakan peranan sebagai aparat pengawas internal untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam peran pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penguatan pengawasan. Sebagai komitmen terhadap penguatan pengawasan, Itjen bersama unit kerja di lingkungan Kemendikbud terus melakukan kampanye sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan berbagai media dan kegiatan.
Kemendikbud juga telah membangun sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Itjen terus mendorong unit kerja di lingkungan Kemdikbud untuk menerapkan SPIP.
Penerapan SPIP antara lain berupa penyusunan peta risiko dan peta benturan kepentingan yang ada di lingkungannya masing-masing, dan pemberdayaan Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI merupakan satuan tugas diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin satuan atau unit kerja untuk membantu pemimpin unit kerja dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
Dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemendikbud, sebagai media informasi dan komunikasi, Itjen melalui Inspektorat Investigasi telah membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat, dan Whistle Blowing System beserta layanannya. Tim bertugas menginternalisasi, memantau dan menindaklanjuti pengaduan yang ada serta mengevaluasi layanannya.
