Integritas dan transparansi menjadi kunci penting dalam upaya memerangi budaya dan perilaku koruptif di kalangan penyelenggara negara. Karena transparansi memberikan makna baru dalam pengawasan kinerja. Dan ini sudah menjadi konsensus internasional untuk dijadikan prioritas mencegah korupsi.
Memang, seberapa besar pengawasan itu juga bergantung dari seberapa luas akses informasi yang dibuka. Jadi pengawasan dilakukan bukan lagi ranah internal, tetapi keterbukaan dan melibatkan publik menjadi lebih akuntabel bagi lembaga tersebut.
Dalam sistem yang kompleks, transparansi di satu sisi belum menjadi jaminan efektifnya sebuah pengawasan. Lebih dari itu, kalaupun transparansi maksimal dilaksanakan, korupsi tetap hidup jika reformasi yang menyangkut pula akuntabilitas dan sanksi hukum tidak ditegakkan. Itu berarti reformasi bukan tugas satu lembaga saja, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang terkait.
Hal itu pula yang kita tekankan kepada Mahkamah Agung (MA) dalam langkah reformasi yang dimulai dengan transparansi ruang peradilan. MA mengumumkan rencana menyiarkan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) melalui live streaming.
