Pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi tampil dengan reputasi sebagai politisi yang memiliki kemauan untuk membuat perubahan. Oleh karena itu, tak heran jika Jokowi rajin turun ke lapangan kemudian mau mendengarkan suara lain, pihak masyarakat, termasuk pengguna media sosial. Bahkan, melakukan diplomasi makan siang dan makan malam dengan mengundang berbagai kalangan untuk menjelaskan kebijakan dan mendengarkan masukan.
Ia juga menunjukkan pola hidup sederhana. Di awal kepemimpinannya pada tahun 2014 Presiden Jokowi sudah bertekad mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berkedaulatan ekonomi. Mungkin kita rakyat Indonesia masih ingat bagaimana Jokowi mencoba menggenjot penerimaan negara di sektor pajak, cukai, kepabeanan, dan hibah. Inilah fakta keseriusan pemerintah dan juga DPR dalam menuntaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty.
Tidak hanya itu pemerintah bersama DPR juga merevisi Undangundang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Memang, Presiden Jokowi di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Sekadar informasi tambahan saja, tax amnesty di Indonesia yang berjalan sangat sukses di era Jokowi ini bahkan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia Di sisi lain, Jokowi juga hadir sebagai pemimpin yang memiliki pandangan untuk memfasilitasi penyederhanaan peraturan yang sedang berlangsung. Sehingga kemudian, Indonesia naik peringkat dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia— suatu indikator untuk lingkungan bisnis yang paling banyak digunakan. Di antara 190 yurisdiksi, Indonesia telah naik dari peringkat 114 ketika Jokowi pertama kali menjabat, menjadi peringkat 73 saat ini.
