Keterbatasan referensi untuk Mata Kuliah Aspek Hukum Ekonomi mendorong penulis untuk mencoba menyusun bahan ajar guna memberikan guiden kepada mahasiswa serta membudayakan memiliki referensi bagi mahasiswa sebagai komunitas masyarakat ilmiah. Sebagaimana dimaklumi bahwa perangkat hukum dibidang kegiatan ekonomi terdapat perubahan yang mendasar pada Tahun 1998-an seiring dengan percepatan politik pasca Reformasi juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari aspek hukumnya dalam hal ini Undang-Undang sebagai rulle of the game dunia bisnis.

Tujuan negara untuk masa depan telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 (Pasca Amandemen) yang esensinya adalah mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, spiritual dan materiil dibawah lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Cita Hukum Nasional adalah cita-cita dan apa yang kita pikirkan bersama mengenai hukum nasional kita. Sebuah cita-cita tentang bentuk dan perwujudan hukum nasional kita di masa mendatang.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab lebih lanjut adalah:
1) Apakah Cita Hukum Nasional kita?
2) Cita Hukum Nasional tersebut dapat diwujudkan dalam rangka mencapai perwujudan masyarakat adil dan beradab?
3) Bagaimanakah Pembinaan terhadap Cita Hukum Nasional harus dilakukan?

“Cita Hukum Nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Khusus di dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya, dalam rangka menyongsong masyarakat global cita hukum nasional, sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih bersungguh agar mampu ikut serta dalam data kehidupan ekonomi global dengan aman dalam pengertian tidak merugikan / dirugikan oleh pihak-pihak lain.

Sampul
Prakata
Daftar Isi
Bab 1: Cita Hukum Nasional
Bab 2: Perusahaan dan Aspek Hukum
Bab 3: Handelszaak
Bab 4: Jual Beli Perusahaan
Bab 5: Corporate Social Responsibility dan Undang-Undang Penanaman Modal
Bab 6: Wajib Lapor Tenaga Kerja
Bab 7: Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bab 8: Topik Khusus Dalam Hukum Ekonomi
Daftar Pustaka