Hong Kong, sepertinya tidak pernah menduga bahwa rancangan undang- ARRIE Lam, kepala pemerintahan undang ekstradisi yang diajukannya berdampak negatif. Warga Hong Kong memperlihatkan perlawanannya dengan menggelar unjuk rasa besar-besaran.
Lam berusaha meredam aksi massa dengan menunda pembahasan RUU kontroversial itu. Namun upayanya tidak membuahkan hasil. Demonstrasi justru semakin sering terjadi. Tuntutan massa pun melebar. Rakyat meminta RUU tersebut dibatalkan, bukan sekadar ditunda. Demonstran juga mendesak Lam mengundurkan diri.
Gerakan ini mencerminkan menguatnya sentimen anti-Cina di Hong Kong. Negara kota berada di bawah kendali Beijing setelah Inggris mengembalikannya ke Cina pada 1997. Hong Kong masih memiliki berbagai keistimewaan antara lain mengatur pemerintahan sendiri.
Warga Hong Kong khawatir keistimewaan itu perlahan-lahan akan dicabut. RUU ekstradisi, yang memungkinkan pelaku tindak kriminal di Hong Kong diadili di Cina, dicemaskan bisa memperkuat cengkeraman Beijing.
Gelombang unjuk rasa yang terjadi selama dua bulan terakhir ini menjadi ancaman politik terbesar buat Lam dan jajarannya. Aksi massa ini juga dipandang sebagai tantangan terbesar buat Presiden Cina Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012.
Puluhan ribu orang turun ke jalan dalam unjuk rasa pada Agustus 2019 lalu. Aksi massa terjadi di tiga kawasan vital yaitu Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories. Kemacetan terjadi di mana-mana karena demonstran menduduki sejumlah ruas jalan.
Ketegangan meningkat di malam hari setelah sekelompok laki-laki bersenjatakan tongkat menyerang pengunjuk rasa di distrik North Point. Di Wong Tai Sin, Tin Shui Wai, dan Tai Po, polisi antihuru-hara melepas gas air mata untuk membubarkan massa
