Tampilkan di aplikasi

Buku Salemba Empat hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Pajak dalam Entitas Bisnis

1 Pembaca
Rp 144.900 17%
Rp 120.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 360.000 13%
Rp 104.000 /orang
Rp 312.000

5 Pembaca
Rp 600.000 20%
Rp 96.000 /orang
Rp 480.000

Pembelian grup
Pembelian buku digital dilayani oleh penerbit untuk mendapatkan harga khusus.
Hubungi penerbit

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Pajak dalam Entitas Bisnis ini merupakan buku perpajakan di Indonesia yang disusun bagi pelaku bisnis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Pembahasan meliputi semua jenis pajak yang dihadapi oleh entitas bisnis, mulai dari dasar hukum, cara penghitungan, penyetoran dan pelaporannya serta perlakuan akuntansinya [Accounting Treatment).

Buku ini dilengkapi dengan kasus-kasus aplikatif yang memudahkan pembaca untuk memahaminya. Bagan dan tabel juga menyertai rangkuman materi agar mudah diingat. Terdapat juga kolom catatan penting yang menekankan poin-poin yang tidak boleh dilupakan. Dalam buku ini juga dilampiri dengan peraturan-peraturan tambahan yang sangat penting tentang perkembangan pajak terkini.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Agus Sambodo

Penerbit: Salemba Empat
ISBN: 9789790616264
Terbit: Januari 2014 , 382 Halaman










Ikhtisar

Pajak dalam Entitas Bisnis ini merupakan buku perpajakan di Indonesia yang disusun bagi pelaku bisnis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Pembahasan meliputi semua jenis pajak yang dihadapi oleh entitas bisnis, mulai dari dasar hukum, cara penghitungan, penyetoran dan pelaporannya serta perlakuan akuntansinya [Accounting Treatment).

Buku ini dilengkapi dengan kasus-kasus aplikatif yang memudahkan pembaca untuk memahaminya. Bagan dan tabel juga menyertai rangkuman materi agar mudah diingat. Terdapat juga kolom catatan penting yang menekankan poin-poin yang tidak boleh dilupakan. Dalam buku ini juga dilampiri dengan peraturan-peraturan tambahan yang sangat penting tentang perkembangan pajak terkini.

Pendahuluan / Prolog

Pajak dalam Entitas Bisnis
Kami telah menyesuaikan konten buku dengan penerapan beberapa peraturan perpajakan baru yang diterapkan di Indonesia seperti PER 31/PJ/2012 tentang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) baru yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari2013, serta peraturan lain yang mengatur perpajakan di Indonesia.

Sejak berdiri, entitas bisnis (OP/Badan) akan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Konsekuensinya, entitas bisnis wajib memotong/memungut PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta wajib menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban PPh dalam tahun berjalan dan di akhir tahun. Di samping pajak pusat, entitas bisnis juga akan menghadapi berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah.


Penulis

Agus Sambodo - Penulis lahir di Trenggalek, 12 Agustus 1959. Pendidikan yang ditempuh meliputi D3 Akuntansi FE Universitas Brawijaya Malang tahun 1986, S1 Hukum FH Universitas Brawijaya Malang tahun 1987, S1 Akuntansi FE Universitas Gajayana Malang tahun 1989, dan S2 (Magister Sains Akuntansi) Universitas Brawijaya Malang tahun 2005. Penulis mengajar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang dan Surabaya

Daftar Isi

Sampul depan
Tentang Penulis
Pengantar Penulis
Daftar Isi
Bab 1
:  Pengantar
     Pengantar
          Pengertian Pajak Dan Pungutan Lainnya
          Sumber Dan Kedudukan Hukum Pajak
          Penafsiran Pajak Dalam Hukum Pajak
          Fungsi Pajak
          Perlawanan Terhadap Pajak
          Teori Pemungutan Pajak
          Asas Pemungutan Pajak
          Struktur Pemungutan Pajak
          Cara Dan Sistem Pemungutan Pajak
          Asas Pengenaan Pajak (Yurisdiksi Pemajakan)
          Tarif Pajak
          Utang Pajak
          Istilah-Istilah Dalam Undang-Undang Perpajakan
Bab 2:
Ketentuan Umum Perpajakan
     Ketentuan Umum Perpajakan
          Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp)
               Fungsi NPWP (berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007)
               Kewajiban Mendaftarkan Diri (Per-62/Pj/2010)
               Tempat Pendaftaran (Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan
No. 20/PMK.03/2008)
               Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu (PER-35/PJ/2009)
               Jangka Waktu Pendaftaran atau Pelaporan Kegiatan Usaha (PER-44/PJ/2008 sebagaimana Telah Disempurnakan PER-62/PJ/2010)
                    Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Npwp serta Pelaporan dan Pengukuhan Pkp (Pasal 4 PER-No. 44/PJ/2008 yang Disempurnakan dengan PER-62/PJ/2010) 
                         Cara Mendaftarkan Diri
                              Lampiran yang Diperlukan pada Formulir Pendaftaran
                         Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah (Peraturan Dirjen Pajak No. PER–16/PJ/2007)
                              Istilah-Istilah yang Perlu Dipahami
                              Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan NPWP
               Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak Peraturan Dirjen Pajak No. 62/PJ/2010 (Lampiran I PER-62/PJ/2010)
                    Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (Lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. 62/PJ/2010)
                    Perpindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak
                    Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (Lampiran Peraturan Dirjen Pajak 41/PJ/2010)
               Penghapusan Npwp Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008
                    Hal-Hal yang Dilakukan dalam Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
                    Persyaratan Lain
               Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu (PER-35/PJ/2009)
               Penghapusan Npwp Wanita Kawin
               Tata Cara Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pegawai
               Surat Pemberitahuan (Spt)
               Fungsi Spt (Pasal 3 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007)
               Pengambilan dan Penyampaian SPT
                    Pengambilan SPT (PER-9/PJ/2009)
                    Penyampaian SPT
               Bentuk, Isi, dan Kelengkapan SPT
               Hal-Hal yang Berhubungan dengan SPT
               Pelaporan SPT
                    Tempat Penyampaian SPT (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2007)
                    Batas Waktu Penyampaian SPT (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2007)
                    Penundaan Penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2007)
                    Cara Pengisian SPT
                    Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2007)
                    Sanksi Berkenaan dengan SPT
                    Sanksi Pidana
                    Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Menyampaikan SPT
(183/PMK.03.2007)
                    Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan SPT dalam Jangka Waktu yang Ditentukan (537/KMK.04/2000)
          Jatuh Tempo Dan Tata Cara Pembayaran
               Tata Cara Pemindahbukuan
                    Dasar Dilakukan Pemindahbukuan
                    Syarat Formal
               Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
               Jenis-Jenis Kelebihan Pembayaran Pajak
               Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (KEP-406/PJ/2001 dan telah disempurnakan dengan KEP-359/PJ/2003)
               Batas Waktu Pengembalian (538/Kmk.04/2000)
               Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
                    Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
                    Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
               Imbalan Bunga (40/Pmk.03/2005)
               Penetapan dan Ketetapan Pajak
               Surat Tagihan Pajak
                    Fungsi STP
                    Sebab Dikeluarkannya STP
                    Sanksi Administrasi STP
                    Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi atas STP
               Surat Ketetapan Pajak (Skp)
                    Jenis Surat Ketetapan Pajak
                    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
               Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
               Surat Ketetapan Pajak Nihil
               Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
               Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
          Pembukuan Dan Pencatatan
               Pengertian Pembukuan (Pasal 1 Angka 29 UU No. 28 Tahun 2007)
               Ketentuan Pokok Pembukuan (Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2007)
               Pencatatan (PER–4/PJ/2009)
               Norma Penghitungan Penghasilan
               Kurs Konversi untuk Beberapa Hal Terkait (PMK No. 196/Pmk.03.2007)
               Angsuran PPh Pasal 25 dalam Mata Uang US Dolar (Pmk No. 196/Pmk.03/2007)
               Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah (PMK No. 196/PMK.03/2007)
                    Syarat-Syarat
          Penagihan Pajak
               Dasar Penagihan
               Bunga Penagihan
               Penagihan Seketika dan Sekaligus
               Hak Mendahulu Piutang Pajak
               Penghapusan Piutang Pajak (Kmk No.539/Kmk.03/2002)
               Kedaluwarsa Penagihan Pajak (Pasal 22 Uu Kup)
          Keberatan Dan Banding (Pasal 25 UU KUP)
               Jangka Waktu Keputusan Keberatan
               Peninjauan Kembali atas Keputusan Keberatan yang Permohonan Bandingnya Ditolak
               Banding
          Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak
               Pengertian Pemeriksaan Pajak
               Dasar Hukum
               Tujuan Pemeriksaan
               Ruang Lingkup Pemeriksaan
               Jenis Pemeriksaan
               Jangka Waktu Pemeriksaan
               Kriteria dan Prioritas Pemeriksaan
               Penyidikan Pajak
                    Pengertian
                    Tugas dan Wewenang Penyidik
                    Kegiatan Penyidikan
                    Asas-Asas Hukum dan Norma Penyidikan
                    Penghentian Penyidikan
          Ketentuan Pidana
               Pihak-Pihak yang Dapat Dipidana dengan Pidana Perpajakan
               Jenis Sanksi Pidana
               Kedaluwarsa Tindak Pidana Perpajakan
          Wakil Dan Kuasa Wajib Pajak, Rahasia Jabatan, Dan Kewajiban Pihak Ketiga
               Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
               Tanggung Renteng
               Rahasia Jabatan
               Kerahasiaan Perbankan
               Kewajiban Pihak Ketiga
                    Pengertian Pihak Ketiga
                    Kewajiban Pihak Ketiga
          Hak Dan Kewajiban Serta Sanksi Perpajakan
               Hak Wajib Pajak
               Kewajiban Wajib Pajak
               Sanksi-Sanksi Perpajakan (Pasal 36, 37a Uu No. 28 Tahun 2007)
               Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
               Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajiban PPh
               Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan
                    Wajib Pajak Nonefektif
          Peninjauan Kembali
               Sifat dan Produk Hukum Pembetulan
               Syarat Pengajuan Permohonan dan Hasil Keputusan
               Hasil Keputusan
Bab 3:
PPH Pasal 21/26
     PPH Pasal 21/26
          Ketentuan Yang Mengatur PPh pasal 21
          Pengertian
          Pemotong PPh Pasal 21/26
               Pihak-Pihak yang Ditunjuk sebagai Pemotong PPh 21
               Pemberi Kerja yang Tidak Mempunyai Kewajiban Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21
          Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
          Objek Dan Bukan Objek PPh Pasal 21 dan/atau 26
          Kewajiban
               Bagi Pemotong PPh Pasal 21/ 26
               Bagi Penerima Penghasilan
          Saat Terutangnya Pajak
          Cara menghitung PPh pasal
               Pegawai Tetap
          Tarif PPh Pasal 21 dan Penerapannya
               Contoh Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tetap
               Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21:
                    Pengaruh Iuran Jamsostek (Premi Asuransi dan Iuran Pensiun) terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 dan Pengaruhnya terhadap PPh Pemberi Kerja
                         Program Jamsostek (PP Nomor 14 Tahun 1993)
                              Penerapan Program Jamsostek
                                   Perhitungan PPh Pasal 21:
                                        Potongan yang diperbolehkan:
                                        Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:
                                        Perhitungan take home pay Bambang Yuliawan dalam 1 bulan:
                                        Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21:
               Contoh Perhitungan PPh Pasal 26
Bab 4:
PPH Pasal 22
     PPH Pasal 22
          Ketentuan yang mengatur PPH PASAL 22
          Pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22
          Objek PPh pasal 22
          Tata cara Penghitungan, Pencatatan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 22
               PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dananya Berasal dari APBN/D
                    Kewajiban Pemungut
               PPh Pasal 22 atas Impor
                    Tata Cara Penyetoran dan Pelunasan
                    Kewajiban Pemungut
               PPh Pasal 22 atas Penjualan Produksi Tertentu dalam Negeri
                    Produksi Tertentu
                    Kewajiban Pemungut
               PPh Pasal 22 atas Penyerahan BBM, Gas, dan Pelumas
                    Tata Cara Pelunasan
                    Kewajiban Pemungut
               PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan-Bahan dari Pedagang Pengumpul
                    Kewajiban Pemungut
          PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah oleh Wajib Pajak Badan
               Kewajiban Pemungut
          Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 22
Bab 5:  PPh Pasal 23
     PPH Pasal 23
          Ketentuan Yang Mengatur PPh Pasal 23
          Pemotong PPh Pasal 23
               Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23
          Saat Terutangnya Pajak
          Objek Dan Tarif PPh Pasal 23
          Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23
          Contoh Dan Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 23
Bab 6:  PPh Pasal 24
     PPh Pasal 24
          Ketentuan Yang Mengatur PPh Pasal 24
          Objek PPh Pasal 24
          Penggabungan Penghasilan Pajak Yang Berasal Dari Luar Negeri
          Mekanisme Pengkreditan PPh Yang Dibayar Di Luar Negeri
          Contoh Penghitungan PPh Pasal 24
          Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 24
               Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Dilakukan di Akhir Tahun 2011
               Ilustrasi jurnal dari kasus tersebut adalah:
Bab 7:
PPH Pasal 25
     PPH Pasal 25
          Ketentuan Yang Mengatur
          Cara Penghitungan PPh Pasal 25
          Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Apabila Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak At as Tahun Pajak Yang Lalu
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Berhak At as Kompensasi Kerugian
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Peruba Han Keadaan Usaha
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Menyam Paikan Spt Lewa T Batas Wak Tu
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank Atau Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi
          Angsuran PPh Pasal 25 Bagi BUMN/BUMD (522/KMK.04/2000) Yang Terakhir Disempurnakan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-208/PMK.03/2009
          Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
          Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya
          Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 25
Bab 8:
PPH Pasal 26
     PPH Pasal 26
          Ketentuan Yang Mengatur
          Pemotong PPh Pasal 26
          Saat Terutangnya Pajak
          Objek Pemotongan PPh Pasal 26
          Perlakuan Akuntansi
Bab 9:
PPH Pasal 4 ayat (2)
     PPH Pasal 4 ayat (2)
          PPh Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
          Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
               Ketentuan yang Mengatur
               Nilai Jual Objek Pajak
               Tata Cara Pembayaran PPh
               Kewajiban Pelaporan
               Pihak-Pihak yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2)
          PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
               Ketentuan yang Mengatur
               Objek
                    Pengusaha Jasa Konstruksi
               Kewajiban Pengguna Jasa
          Hadiah Undian
          PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan, Dan Sertifikat Bank Indonesia Dan Jasa Giro
               Ketentuan yang Mengatur
               Objek
               Tarif
               Kewajiban
          PPh Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
          PPh Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
               Ketentuan yang Mengatur
               Objek dan Tarif
               Kewajiban
          PPh Dari Transaksi Deriva Tif Beru Pa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
          PPh Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
               Pihak yang Ditunjuk sebagai Pemotong
               Tarif
               Kewajiban Pemotong
          PPh Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
               Ketentuan yang Mengatur
               Tarif
               Pihak yang Ditunjuk sebagai Pemotong
               Kewajiban Pemotong
               Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Diskonto yang Diterima atau Diperoleh
          Perlakuan Akuntansi
Bab 10:
PPh pasal 15
     pph pasal 15
          Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Usaha Penerbangan Dalam Negeri
          Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Pelayaran Dalam Negeri
          Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
          Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di indonesia
          Perlakuan Akuntansi
Bab 11:
PPh pasal 19
     PPh pasal 19
          Ketentuan yang mengatur
          Subjek dan Objek PPH Pasal 19
          Syarat Wajib Pajak Melakukan Revaluasi
          Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
          Cara menghitung PPH pasal 19
          Perlakuan Akuntansi
Bab 12: Rekonsiliasi fiskal
     rekonsiliasi fiskal
          Ketentuan Yang Mengatur
          Penghitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun
               Penghitungan PPh Akhir Tahun bagi WP Orang Pribadi yang Tidak Menggunakan Norma dan Pembukuan
               Penghitungan PPh Akhir Tahun bagi WP Orang Pribadi yang Menggunakan Pembukuan
               Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)
               Penghitungan PPh Akhir Tahun bagi WP Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
               Penghitungan PPh Akhir Tahun bagi Wajib Pajak Badan
          Rekonsiliasi Fiskal (Koreksi Fiskal)
               Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan
                    Perbedaan yang Disebabkan Perbedaan Konsep Penghasilan
                    Perbedaan saat Pengakuan Penghasilan
                    Perbedaan Pengukuran Penghasilan
                    Perbedaan Konsep Biaya
                    Cara Mengakui Biaya
                    Cara Mengukur Biaya
                    Perbedaan Cara Mengalokasikan Biaya
          Jenis-Jenis Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 36 Tahun 2008
          Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 UU NO. 10 Tahun 1994)
          Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 AYA T (3) UU NO. 36 Tahun 2008)
          Harta Yang Dapat Disusutkan Menuru T Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UU NO. 36 Tahun 2008)
          Harga Perolehan Aset Tetap (Pasal 10 UU NO. 36 Tahun 2008)
          Metode Penyusutan Aset Tetap (Pasal 11 UU NO. 36 Tahun 2008)
          Harta Tak Berwuju D Yang Dapat Diamortisasi (Pasal 11A UU NO. 36 TAHUN 2008)
          Pengelompokan Aset Tetap Untuk Menentukan Tarif Penyusutan Berdasarkan (PMK NO. 96/PMK. 03/2009 Berlaku Per 15 MEI 2009)
               Jenis-Jenis Aset Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1
               Jenis-Jenis Aset Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2
               Jenis-Jenis Aset Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3
               Jenis-Jenis Aset Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4
          Biaya -Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Pasal 6 UU NO. 36 Tahun 2008)
               Pengurang Penghasilan Bruto
               Status Wajib Pajak
          Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Pasal 9 UU NO. 36 Tahun 2008)
               Biaya Bunga
               Biaya Entertainment (SE-27/PJ.22/1986)
          Penilaian Persediaan Dalam Rangka Menghitung Harga Pokok Penjualan (Pasal 10 UU Pajak Penghasilan)
          Selisih Kurs Mata Uang Asing (Pasal 4 Dan Pasal 6 UU NO. 36 TAHUN 2008)
          Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya Untuk Usaha Tertentu (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 81/PMK.03/2009)
               Bank Umum
               Bank Umum yang Menggunakan Prinsip Syariah
               Bank Perkreditan Rakyat yang Melakukan Usaha secara Konvensional (Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009)
               Bank Perkreditan Rakyat yang Melakukan Usaha secara Syariah (Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009)
               Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009)
               Asuransi Kerugian (Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009)
               Asuransi Jiwa (Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009)
               Cadangan Reklamasi Pertambangan (Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009)
               Yayasan Pendidikan
          Contoh Kasus Penghitungan PPh Akhir Tahun (Rekonsiliasi Fiskal)
               Kasus Wajib Pajak Badan
               Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Pembukuan
               Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma
          Lampiran
Bab 13:  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
     Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
          Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia
          Mekanisme Pemungutan PPN Indonesia
          SUBJEK PPN
               Pengusaha
               Pengusaha Kecil
               Pengusaha Kena Pajak
          Objek Pajak Pertambahan Nilai
               Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
                    Daerah Pabean
                    Kawasan Pabean
                    Zona Ekonomi Eksklusif
                    Landas Kontinen Indonesia
                    Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas)
               Objek PPN, Pasal 16C Undang-Undang PPN
                    Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan No. 320/KMK.03/2003 diubah lagi dengan Peraturan MenKeu No. 39/PMK.03/2010
                    Peraturan Menkeu No. 39/PMK.03/2010
               Objek PPN, Pasal 16d Undang-Undang PPN
          Barang, Barang Kena Pajak (BKP), Jasa, Jasa Kena Pajak (JKP), Barang Tidak Kena Pajak (NON-BKP), Dan Jasa Tidak Kena Pajak (NON-JKP)
          Jasa Tidak Kena Pajak (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Dan Pasal 16 PP No. 144 Tahun 2000)
          Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
               Pengertian (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang PPN)
               Jenis DPP PPN
                    Harga Jual (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN)
                    Penggantian (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN)
                    Nilai Impor (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang PPN)
                    Nilai Ekspor (Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang PPN)
                    Nilai Lain (Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010)
          Saat Dan Tempat Pajak Terutang
               Saat Pajak Terutang
                    Penyerahan BKP
                    Penyerahan JKP
                    Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
                    Tempat Terutangnya PPN
          Faktur Pajak
               Pengertian (Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang PPN)
               Saat Faktur Pajak Dibuat
               Persyaratan Faktur Pajak
               Pengadaan serta Bentuk dan Ukuran Formulir Faktur Pajak
               Tata Cara Pengisian Berkaitan dengan Penerbitan Faktur Pajak
               Pembatalan Faktur Pajak
               Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak (PER-10/PJ/2010 Sebagaimana Disempurnakan PER-67/PJ/2010)
               Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceren  (PER-58/PJ/2010 dan SE-137/PJ/2010)
               Contoh-Contoh Transaksi yang Dikenakan PPN
               Nota Retur (Pasal 5a UU No. 42 Tahun 2009)
               Penjualan dengan Diskon (S-29/PJ.42/2003 dan S-822/PJ.31/2003 tentang Bentuk Diskon)
          Pengkreditan Pajak Keluaran Dengan Pajak Masukan Berikut Pelaporannya
               Definisi
               Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran Menggunakan Cara Umum
               Pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
               Pajak Keluaran/PPN yang Disetor Dihitung Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
               Pajak Keluaran/PPN yang Harus Disetor Dihitung dengan Menggunakan Tarif Efektif
          Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
               Akuntansi Pajak Masukan
               Akuntansi Pajak Keluaran
               Akuntansi Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
          Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
               Definisi
               Ketentuan yang Mengatur
                    Pasal 5 Undang-Undang PPN
                    Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang PPN
               Tarif PPnBM
               PPnBM Selain Kendaraan Bermotor
               PPnBM atas Kendaraan Bermotor
               Objek PPnBM Dikenakan atas Kendaraan Bermotor
               PPnBM Tidak Dikenakan atas Impor dan Penyerahan
          Pembebasan PPnBM
               PPnBM Dibebaskan atas Impor dan Penyerahan
               Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.03/2003
               Huruf E Angka 2 Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ.51/2003
               Tata Cara Pengajuan Permohonan SKB PPnBM
               Penerbitan SKB PPnBM
               Penyerahan Kendaraan Bermotor yang Dibebaskan dari Pengenaan PPnBM
               Pengembalian PPnBM yang Terlanjur Dipungut
               Pengajuan Permohonan Pengembalian PPnBM yang Terlanjur Dipungut
          Fasilitas
               Pasal 16b Ayat (1)
               Pasal l6b Ayat (2)
               Pasal l6b Ayat (3)
          Akuntansi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Bab 14:  Pajak Bumi Dan Bangunan
     Pajak Bumi Dan Bangunan
          Istilah-Istilah dalam Pajak Bumi dan Bangunan
          Ketentuan yang Mengatur
          Objek Pajak Bumi dan Bangunan
               Objek Pajak Bumi dan Bangunan
               Pembagian PBB Berdasarkan Objek Pajaknya
               Pembagian PBB Berdasarkan Jenisnya
               Pembagian PBB Menurut Ketetapan PBB yang Berdasarkan pada Ketetapan PBB Terutang Tahun Berjalan
               Pembagian PBB Menurut Klasifikasi
          Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Dikecualikan
          Subjek dan Wajib Pajak PBB
          Dasar Pengenaan Pajak Pbb
               Pendekatan Penilaian
               Cara Penilaian
          Cara Penghitungan Pajak Pbb
          Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Pajak Terutang
          Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak
               Pendaftaran Objek dan Subjek PBB
               Pendataan Objek dan Subjek PBB
          Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
          Keberatan dan Pengurangan
          Contoh Perhitungan Pbb atas Tanah dan Bangunan
          Perlakuan Akuntansi PBB
     Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB)
          Pengertian
          Objek Pajak
          Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Bphtb
          Subjek Pajak
          Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan
          Saat Terutangnya BPHTB , Pembayaran, dan Penetapan
          Penagihan Bphtb
          Keberatan dan Banding Bphtb
          Pengurangan BPHTB
          Kelebihan Pembayaran Bphtb
          Pembagian Hasil Penerimaan
          Ketentuan dan Sanksi bagi Pejabat
          Perlakuan Akuntansi
Bab 15:  Bea Metera
     Bea Metera
          Definisi Bea Meterai
          Objek dan Tarif Bea Meterai
          Yang Dikecualikan Sebagai Objek Bea Meterai
          Saat Dan Pihak Yang Terutang Bea Meterai
          Cara Pelunasan Bea Meterai
          Bea Meterai Atas Dokumen Yang Dibuat Di Luar Negeri (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985)
          Ketentuan Khusus
          Daluwarsa
          Ketentuan  Pidana
          Pelunasan Bea Meterai Dengan Pemeteraian Kemudian (476/Kmk.03/2002)
          Perlakuan Akuntansi Bea Meterai
Bab 16:  Pajak retribusi daerah
     Pajak retribusi daerah
          Pengertian Pajak Dan Pajak Daerah
          Jenis-Jenis Pajak Daerah
               Pajak Provinsi
               Pajak Kabupaten/Kota
          Retribusi
          Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
               Pelaksanaan Surat Paksa
                    Penerbitan surat paksa
                    Pemberitahuan Surat Paksa
               Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Spmp)
               Pelaksanaan Penyitaan
               Pencegahan dan Penyanderaan
                    Keberatan, Banding, dan Gugatan
          Perlakuan Akuntansi Pajak Daerah
Glosarium
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang