Kebijakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) melalui tiga fase yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023 menandai langkah maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan dan mencapai budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mem berikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan, perlu dicermati sejumlah catatan kritis.
Salah satu isu yang patut menjadi perhatian adalah kurangnya keterlibatan masyarakat pada fase-fase awal kebijakan ini, terutama pada Fase I. Dominasi kemitraan dengan perusahaanperusahaan perkebunan bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat sekitar tidak terpantau secara menyeluruh.
Pengambilan keputusan yang hanya melibatkan beberapa petani dapat menimbulkan ketidakadilan akses dan manfaat bagi seluruh masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait FPKM.
Selanjutnya, kurangnya kejelasan dalam penetapan luas lahan FPKM pada Fase II dan Fase III dapat berpotensi menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Penentuan luas lahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar perlu dilakukan secara transparan dan partisipatif. Dalam mengalokasikan lahan untuk FPKM, pemerintah harus memastikan kesepakatan yang adil dan terukur agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
