Upaya keras menuju swasembada gula nasional masih harus tersandung iklim usaha yang kurang kondusif bagi pelaku industri gula nasional. Hal inilah yang dirasakan Mae Azhar, petani tebu di Kel. Japurakidul, Kec. Acap, Kab. Cirebon, Jabar. Semangatnya menjadi petani tebu tengah surut karena tindakan pemerintah menyegel gula petani di Cirebon, Senin (21/8).
Dipaksa Rugi Salah satu alasan utama yang membuat petani tidak berminat budidaya tebu, Mae mengadu, adalah jatuhnya harga jual tebu. Seperti keputusan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito yang meminta Perum Bulog untuk membeli gula petani yang disegel seharga Rp9.700/kg. Kemendag menyegel sebanyak 7.077 ton gula di PG Sindanglaut dan 8.800 ton gula di PG Tersanabaru.
Bukan tanpa alasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel gula milik petani itu. Chandrini Mestika Dewi, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, menjelaskan, ada laporan masyarakat terkait mutu gula yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Kemendag bertanggung jawab melakukan peng awasan produk hasil olahan untuk melindungi konsumen.
“Jika terbukti tidak sesuai standar mutu yang diterapkan, baru ada sanksi. Untuk gula karena masih mungkin dilakukan perbaikan maka di usahakan diproses,” jelasnya pada “National Sugar Summit 2017” di Jakarta (25/6). Akan tetapi, Mae yang sempat menikmati harga tebu sekitar Rp10.450/kg pada lelang I Juni-Juli lalu menuding, “Kalau pemerintah menetapkan harga Rp9.700/kg, sarat konspirasi membuat petani untuk rugi.”
Dengan harga eceran tertinggi gula yang ditetapkan Kemendag sebesar Rp12.500/kg, Bulog mendapat keuntungan cukup tinggi, mencapai Rp2.800/kg. Ia berharap petani setidaknya bisa mem peroleh harga jual sebesar Rp10.500-Rp11.000/kg karena biaya produksi tebu sudah menyentuh Rp9.000-an/kg. Biaya produksi ini selalu naik berkisar 2% tiap tahun.
