Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan se bagal dasar hukum bagi aparat dalam memeriksa dan mengadili dugaan porno grafi di media massa cetak. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dipakal adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, ada nya perundang-undangan yang telah mengatur dan mengancam secara pidana perbuatan pornografi dalam media massa cetak bukanlah jaminan untuk bisa mencegah dan memberantas pornografi dalam media massa cetak tersebut.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pornografi di media massa cetak adalah:
1. Melakukan penegakan hukum yang konsisten; Melaksanakan penuntutan dan peradilan yang cermat:
2. Menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional; dan
3. Menerapkan ajaran penyertaan (deelneming) dalam hal pelakunya lebih dari satu orang.

Salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah asaslegalitas. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, sejak awal-awal kuliah sudah diajarkan tentang asas legalitas sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Asas legalitas dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Tidak ada perbuatan yang dipidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.”

Dalam bahasa Latin dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach sebagai berikut (Scaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, 1995: 5):
1. Nullapoena sine lege, yaitu tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Nullapoena sine crimine, yaitu tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
3. Nullumcrimen sine poenalegali, yaitu tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Asas legalitas membawa konsekuensi bahwa tidak akan ada tindak pidana dan penjatuhan pidana tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu (Deni Setyo BagusYuherawan, 2014: 1—2). Penjatuhan pidana terhadap seseorang harus didahului dengan adanya peraturan perundang-undangan pidana yang di dalamnya telah menetapkan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, undang-undang harus menyatakan terlebih dahulu tentang perbuatan apasaja yang diancam dengan sanksi pidana sebelum perbuatan tersebut dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

Perbuatan yang diancamdan dapat dijatuhi sanksi pidana tersebut di kenal dengan beberapa istilah, seperti perbuatan pidana, delik, atau tindak pidana. Istilah-istilah tersebut dikenal dengan terminologi crime dalam bahasa Inggris. Dalam konteks bukuini, istilah tersebut akan dipakai secara bergantia noleh karena tidak ada perbedaan makna yang fundamental antara perbuatan pidana, delik, atau tindak pidana.

Cover Depan
Profil Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan
     A. Beberapa Konsep Terkait
     B. Fokus Kajian dan Rancangan Pembahasan
BAB II Penegakan Hukum
     A. Pengertian Penegakan Hukum
     B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
          1. Faktor Hukum
          2. Faktor Aparat Penegak Hukum
          3. Faktor Sarana atau Fasilitas
          4. Faktor Masyarakat
          5. Faktor Kebudayaan
BAB III Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak
     A. Pengertian Tindak Pidana
     B. Pengertian Pornografi
     C. Ruang Lingkup Pornografi dalam Media Massa Cetak
     D. Dasar Hukum Pemidanaan Pornografi dalam Media Massa Cetak
BAB IV Pelaku Tindak Pidana
     A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana
     B. Penggolongan Pelaku Tindak Pidana
          1. Mereka yang Melakukan Sendiri Sesuatu Perbuatan Pidana (plegen)
          2. Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan suatu Perbuatan Pidana (Doen Plegen)
          3. Mereka yang Turut Serta (bersama-sama) Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (Mede Plegen)
          4. Mereka yang dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain untuk Melakukan Perbuatan Pidana (Uitloken)
          5. Mereka yang dengan Sengaja Memberikan Bantuan dalam Melakukan suatu Perbuatan Pidana (Mede-plichtigheid)
BAB V  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak
     A. Pertanggungjawaban Pidana: Sebuah Tinjauan Singkat
     B. Pertanggungajawaban Pidana Perusahaan Pers
     C. Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Lainnya
     D. Catatan Penutup
BAB VI Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak
     A. Tahap Penetapan Perbuatan Pidana dan Sanksi Pidana
     B. Tahap Penerapan Hukum Pidana (Pemidanaan)
     C. Pemidanaan Terhadap Pelaku Pornografi dalam Media Massa Cetak: Problematika dan Harapan
BAB VII Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak
     A. Faktor Peraturan Perundang-Undangan
     B. Faktor Aparat Penegak Hukum
     C. Faktor Sarana dan Prasarana: Mekanisme Kontrol Organisasi
     D. Faktor Masyarakat
     E. Faktor Kebudayaan
BAB VIII Penutup
     A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pornografi di Media Massa Cetak
     B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Massa Cetak
     C. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran I
Lampiran II Undang-Undang Republik Ndonesia Nomor 44 Tahun 2008
Cover Belakang dan Sonopsis