Di penghujung 2021, Partai Demokrat menyoroti demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan di beberapa tahun belakangan ini. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, salah satu indikator merosotnya demokrasi di Indonesia yakni semakin banyak kritikus pemerintah yang mendapat intimidasi siber dan bahkan juga berujung diproses hukum.
"Berbicara berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya," ujar Herzaky, Jumat (31/12). Herzaky berharap di tahun 2022, pemerintah mestinya tidak anti dengan kritik dari rakyat Indonesia terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Terkait penyebaran Covid-19 di Indonesia, Herzaky meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. "Pemerintah jangan pernah lengah dan anggap remeh. Apa yang terjadi di negara lain, seharusnya diantisipasi dengan cepat dan serius. Jangan menunggu korban berjatuhan, baru kemudian mengambil langkah keras," kata Herzaky.
Selain itu, Herzaky juga meminta pemerintah tak menjadikan pandemi Covid-19 ini untuk ajang bisnis. Hal ini seiring dengan munculnya kecurigaan publik terkait adanya praktik bisnis rapid test antigen, PCR, hingga karantina di hotel berbintang. Herzaky juga menggambarkan situasi di mana hampir dua tahun rakyat bingung menjalani kehidupannya untuk selamat dari himpitan kesulitan ekonomi dan ancaman kehilangan nyawa karena covid-19.
"Seharusnya Pemerintah berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana covid-19. Seperti yang diingatkan berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia," katanya.
