Sebagai orang yang pernah menjadi kandidat pilgub DKI, lewat jalur independen. “Pemilihan langsung high cost. Menjalankan roda ekonomi dengan cara bodoh dan membuat kita terkotak-kotak,” jelas adik kandung mantan Jaksa Agung, Hendarman Soepandji dan kakak kandung dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Soepandji itu.
“Permainan uang pasti terjadi, tidak mungkinlah tidak ada permainan uang itu,” ujar Hendardji Soepanji. “Demokrasi Pancasila tapi rasa liberal, kalau ditanya apa rasanya, maka itu jawabnya, yakni rasa liberal,” ia berterus terang.
Jenderal yang di tahun 2012 lalu mencoba peruntungannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mengaku Pilkada langsung tidak cocok untuk bangsa Indonesia dan cita-cita pendiri bangsa. “Saya ikut membuktikan, bahwa ini adalah demokrasi yang salah,” tegas mantan Asisten Pengamanan KASAD yang dikenal tentara jujur dan tidak neko-neko ini.
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI-AD (Puspomad) yang saat ini lebih humanis, banyak tersenyum itu bahkan dengan keras bersuara, bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. “Karena yang sekarang ini berlangsung adalah demokrasi keblinger. Demokrasi keblinger, itu saya tegaskan,” ujar ayah dua orang anak dan dua cucu ini.
Punya banyak cerita bagaimana pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.
Hendardji dengan berani dan terus terang menyebut dan menegaskan bahwasannya, Pilkada langsung adalah produk dari pemikiran barat. Menyebut demokrasi kita bukan liberal, bukan sosialis, bukan barat bukan timur. “Demokrasi kita Pancasila. Yang mengedepankan musyawarah mufakat,” ujarnya.
