“Telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” jelas Presiden Jokowi. Hal ini sebagai tindak lanjut, Pemerintah yang mengumum kan larangan ekspor crude palmoil (CPO).
Jokowi berjanji akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Tujuan dari pelarangan ekspor ini cuma satu yaitu agar stok minyak goreng di dalam negeri tercukupi dengan harga terjangkau. Berbagai kebijakan sudah dicoba mulai dari DMO (Domestic Market Obligation), HET (Harga Eceran Tertinggi) hingga subsidi untuk meredak gejolak harga. Sebagai respon atas kegagalan aneka kebijakan, solusi final digagas yaitu pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng.
Mafia minyak goreng mensuplai pelumas ke pengamat, untuk mengkritisi pemerintah. Sehingga terjadi bias informasi. Seakan, komoditasnya direvisi, bukan CPO yang tak boleh dikirim ke luar negeri melainkan hanya refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein alias produk turunan minyak sawit mentah.
Kesimpangsiuran itu terlanjur melambungkan harga CPO dunia. Garagara netizen bayaran dan pengamat ekonomi buzzer Rp. “Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah turut melarang ekspor crude palm oil (CPO), bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers kebijakan terkait ekspor CPO, Kamis (27/4/2022). Konferensi pers itu berlangsung singkat, hanya sekitar lima menit dengan penjelasan ringkas dari Airlangga.
