Mulai September 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mulai memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang memulai kembali aktivitas sosial dan perekonomian setelah beberapa bulan terdampak pandemi COVID-19. Meski demikian, penerapan protokol kesehatan tidak dapat ditawar.
Sebagai langkah antisipasi secara makro, Pemkab Jepara pun telah menyiapkan anggaran Pos Belanja Tidak Terduga senilai Rp 44 miliar. Belanja Tidak Terduga (BTT) ini menjadi bagian dari Rp 203 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penanganan COVID-19 berserta dampaknya. BTT digunakan untuk kegiatan tidak terduga yang tidak bisa nah, dari mulai awal pandemi hingga saat ini, karimunjawa masih dalam zona hijau, ditambah lagi secara geografi kawasannya termasuk remote area (kepulauan). maka, kami lakukan simulasi pembukaan kegiatan sejalan dengan surat rekomendasi dari gubernur.
“Kita sama-sama tidak tahu apakah kondisi pandemi ini akan lebih parah, atau apakah akan segera teratasi
Tentu harapannya adalah segera teratasi. Namun, ketika dampaknya semakin memburuk, kami harus menyiapkan pos anggaran untuk belanja tidak terduga sebagai ruang antisipasi. Dengan catatan, sepanjang pemerintah masih menganggap situasi dalam batas kedaruratan. Nah, ketika status kedaruratannya tidak ada, anggaran tersebut tidak dapat digunakan,” papar Dian Kristiandi, Bupati Jepara saat ditemui Redaksi Halo Indonesia di ruang kerjanya, pertengahan Oktober 2020.
