Prinsipnya, pemerintah ingin masyarakat di pulau dan daerah terpencil mendapat kemudahan akses untuk melakukan mobilisasi. Kementerian Perhubungan berupaya mempercepat proses penyelesaian pembangunan bandar udara di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Upaya ini dilakukan mengingat keberadaan bandara menjadi solusi bagi masyarakat setempat yang membutuhkan transportasi lebih cepat dan efisien.
Keberadaan bandara juga dinilai strategis untuk pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pengembangan pariwisata. Bandara ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas antarpulau dan mampu mengembangkan potensi pariwisata,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi permintaan masyarakat Banggai Laut.
“Untuk itu akan dipertimbangkan, dipercepat sesuai dengan rencana yang telah disusun. Prinsipnya, pemerintah ingin masyarakat di pulau dan daerah terpencil mendapat kemudahan akses untuk melakukan mobilisasi. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah antarpulau khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan,” imbuh Budi.
Masyarakat Banggai Laut yang diwakili Ridaya Laodengkowe telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk mempercepat pembangunan bandara tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah telah memberikan dukungan anggaran dalam bentuk pengadaan tanah. Adapun pembangunan bandara, menjadi domain pemerintah pusat. Ridaya menjelaskan, Banggai Laut terdiri atas pulau-pulau, sehingga adanya bandara akan mempercepat akses ke wilayah ini.
