Memasuki masa Pilkada, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menyiapkan tahapan bagi calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada Pilkada 2020 ini. Hampir di seluruh media cetak di Sumbar menyiarkannya berbagai pemberitaan soal calon, baik keseharian maupun pandangan-pandangan mereka.
Diharapkan seluruh pemilih bisa mengenali si calon yang nantinya memang layak mereka pilih. Pilkada saat ini memang belum memasuki fase kampanye . Namun, publik saat ini sudah disuguhkan posterposter dari berbagai bentuk dan ukuran menyebar di seluruh penjuru negeri.
Dari berbagai momen, para pengharap suara masyarakat itu tentunya berharap agar rakyat bisa mengenali mereka. Padahal di sisi lain, yang mereka lakukan tidak lain hanya mengotori pemandangan ruang publik dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak ada esensinya sama sekali.
Sebagai pemilih, salah satu indikator kita menentukan pilihan adalah kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut untuk mengenyam amanah sebagai calon pemimpin daerah.
Seorang pemilih yang cerdas tidak akan memilih hanya dari fotonya saja atau dari bahan kampanye, karena semua bahan kampanye adalah tipuan belaka. Janji-janji manis yang dilupakan ketika sudah duduk di kursi panas anggota dewan.
Media ini membuka seluas-luasnya bagi para calon untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap kandidat.
Dalam memanfaatkan kesempatan ini, masyarakat dapat mulai menilai. Ini bentuk momentum yang diharapkan bisa memunculkan opini bagi publik terhadap calon yan akan mereka pilih.
Namun, perlu diingat, pilihan publik sangat terbatas terhadap pasangan calon yang akan bertarung. Para calon perlu menumpang biduk partai untuk bisa bertarung. Kemudian, pada kesempatan tersebut, partai menjadi filter pertama.
Lembaga politik ini menyaring calon dengan kriteria mereka sendiri yang telah ditetapkan partai atau koalisi mereka. Salah-salah, partai bisa saja keliru dalam memilih calon yang akan dipilih publik. Untuk itu, mereka harus benarbenar menyaring calon yang bisa memenuhi kebutuhan publik ke depannya.
Dalam hal ini Pimpinan Partai Politik, baik pusat maupun daerah mestinya bisa menangkap kebutuhan publik dengan kemampuan calon. Tak sekedar isi tas (biaya Pilkada), mereka mestinya juga memastikan kualitas si calon yang akan diusung. Memang, fenomena menarik kini sudah muncul saat 17 pasang dikabarkan akan maju sebagai calon kepala daerah dari jalur perseorangan.
Tingkat keterpilihan terkadang menjadi satu indokator. Tapi, publik harus jeli untuk memilih. Apakah memang benar, calon yang memiliki tingkat keterpilihan yang paling tinggi bisa menyelesaikan persoalan daerah ini. Jika hanya begitu-begitu saja, Sumbar akan tetap begini-begini saja.
Ada dua lapisan yang harusnya bisa menyaring calon yang dibutuhkan, partai dan konstituen. Karenanya, berperanlah lapisan-lapisan tersebut untuk menyiapkan calon yang bisa membawa perubahan bagi daerah ini yang tentunya, perubahan itu akan membawa dampak baik bagi daerah.