Situasi aman, mau bela negara dari apa? Ngurusin asap saja kita enggak bisa,” tukas Wakil Ketua DPRRI, Fadli Zon, saat ditanya wartawan soal program bela negara, beberapa bulan lalu. Meski begitu, kata Fadli, program pelatihan bela negara bisa saja dilakukan ketika kondisi ekonomi Indonesia membaik. Itu pun, kata politisi Partai Gerindra ini, program bela negara tidak penting.
Alasan dia, Indonesia tidak memiliki musuh, baik di dalam maupun di luar. Selain dari DPR, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai penggagas program bela negara mendapat tanggapan dari banyak pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga angkat bicara.
Wakil Ketua Dewan Pertimbagan MUI, Prof Nasaruddin Umar, meminta agar bela negara tidak diartikan dengan perang dan angkat senjata. Katanya, bela negara hendaknya bisa dilakukan dalam berbagai aspek seperti menangkal ideologi ekstrim agama dan sekuler, hingga mempertahankan kekayaan alam dari penguasaan bangsa asing.
“Tindakan fisik dilakukan kalau dibutuhkan membela negara dalam keadaan genting,” ujar mantan Wakil Menteri Agama RI ini. Menanggapi berbagai kritik, Kemhan menegaskan program bela negara bukanlah wajib militer. Direktur Bela Negara Kemhan, Laksamana M Faisal mengatakan, bela negara adalah sikap dan perilaku cinta tanah air.
“Wartawan membuat berita yang baik tentang program bela negara agar pembaca semangat dalam bernegara, itu juga sikap bela negara,” kata Faisal yang diwawancarai Suara Hidayatullah di kantornya, bulan lalu. Selama wawancara itu, Faisal menjelaskan penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti bangun awal untuk shalat Subuh bagi yang Muslim, cinta produk dalam negeri, membantu orangtua, mencari nafkah yang halal, hingga giat berolahraga. “Bagaimana berperang dan mengangkat senjata. Itu sih programnya nanti,” kata Faisal mengisyaratkan kemungkinan adanya pelatihan dasar militer jika diperlukan di kemudian hari.
