Sebagian pengembang menganggap penyediaan uang muka atau down payment (DP) merupakan salah satu kendala pembelian rumah di Indonesia, terutama rumah menengah ke bawah. Menurut Sofyan Khabib, Manager Marketing CitraIndah City (1.200 ha), Jonggol, Kabupaten Bogor (Jawa Barat), sekitar 25 km dari Jakarta, yang banyak menawarkan rumah seharga mulai dari Rp160 jutaan/unit, kalangan menengah bawah mungkin mampu mencicil, tapi selalu kesulitan mengumpulkan depe yang cukup.
Rumah seharga Rp200 juta saja, depe-nya minimal 10 persen. Ditambah biaya KPR, BPHTB, AJB, balik nama, dan lain-lain, total bisa mencapai 25 persen dari harga rumah atau Rp50 juta. “Berat bagi pekerja dengan gaji UMR mengumpulkan uang sebanyak itu. Karena itu di CitraIndah depe-nya kami syaratkan lima persen saja ditambah free biaya KPR,” katanya.
Program pengadaan rumah bersubsidi dengan depe Rp0 yang dilansir Gubernur/ Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno bisa menjadi bukti mengenai kesulitan kaum kebanyakan menyediakan depe rumah. Tapi, itu bukan berarti kaum menengah bawah yang umumnya membeli rumah untuk dihuni sendiri (end user) saja yang kesulitan menyediakan depe. Kaum menengah atas yang membeli properti sebagai investasi juga.
