Tahun 2018 untuk pertama kalinya realisasi pembangunan rumah melalui gerakan Pembangunan Sejuta Rumah melampaui satu juta unit. Tepatnya 1.132.621 unit. Ditambah pencapaian tahun-tahun sebelumnya, total sejak gerakan dilansir pemerintah 1 Mei 2015 sampai 31 Desember 2018, realisasi pembangunan rumah rakyat itu mencapai 3.542.318 unit atau rata-rata hampir satu juta unit per tahun. Gerakan itu diluncurkan untuk mengurangi backlog (akumulasi kekurangan pengadaan) rumah yang konon mencapai 11,4 juta.
Menurut pemerintah cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rata-rata 70 persen dari rumah yang dibangun melalui gerakan itu, merupakan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selebihnya rumah non-MBR alias komersial. Dari realisasi pembangunan rumah setiap tahun itu, sekitar 50 persen merupakan kontribusi pengembang (swasta, Perumnas, dan lain-lain). Bahkan, tahun 2018 pembangunan rumah MBR oleh developer mencapai 447.364 unit, non-MBR 290.656 unit.
Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, menyatakan, pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) masih menjadi kontributor terbesar, disusul organisasi lain seperti APERSI dan HIMPERRA.
“Nama-nama perusahaannya saya nggak hapal,” katanya kepada HousingEstate awal Februari lalu. Pengembangan rumah MBR paling banyak masih di Jawa Barat dan Banten, mencakup lebih dari 40 persen. Kemudian di Jawa Timut dan Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan di luar Jawa.
