Pemerintah menaikkan batas penghasilan kelompok masyarakat yang boleh menikmati subsidi perumahan, dari semula maksimal Rp4 juta/bulan (untuk pembelian rumah tapak bersubsidi) dan Rp7 juta (rumah susun atau rusun/apartemen) menjadi maksimal Rp8 juta-Rp8,5 juta per bulan tergantung jenis hunian, KPR, dan wilayah.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan tertanggal 24 Maret 2020.
Subsidi berlaku ntuk pembelian hunian secara kredit dengan bank konvensional dan syariah. Jenis kredit bersubsidinya adalah kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Selisih Marjin (SSM), ditambah subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Tahun ini pemerintah menghapuskan KPR SSB, fokus menyalurkan KPR FLPP dan KPR BP2BT. Tapi, menyusul wabah Covid-19 pemerintah menghidupkan lagi KPR SSB dengan menyediakan subsidi untuk 175 ribu rumah sebagai stimulus terhadap bisnis properti dari guncangan ekonomi akibat wabah itu.
Khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat, Kepmen itu menetapkan bunga/marjin KPR-nya hanya 4 persen per tahun fixed (tetap) selama masa subsidi. Sedangkan untuk wilayah lain tetap 5 persen seperti sebelumnya. Selain kalau untuk wilayah lain SBUM-nya Rp4 juta/debitur, untuk Papua dan Papua Barat ditetapkan Rp10 juta.
