Biasanya pemerintah menargetkan pembangunan rumah bersubsidi melalui sistem perbankan (KPR) antara 150.000– 200.000 unit per tahun. Realisasinya seperti terlihat dari realisasi penyaluran KPR BTN yang menguasai lebih dari 90 persen penyaluran KPR bersubsidi, rata-rata sekitar 180 ribuan unit per tahun. Tapi, mulai tahun 2021, pemerintah menaikkan drastis target itu menjadi rata-rata hampir 340 ribu unit per tahun atau total mencapai 1.357.000 unit sampai tahun 2024.
Hal itu terungkap dari makalah Kementerian Keuangan yang disampaikan dalam acara Property Outlook Bank BTN di Jakarta pertengahan Desember lalu, serta makalah Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury (sejak akhir Desember diangkat menjadi wakil menteri BUMN) dalam acara yang sama. Perincian target pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kredit pemilikan rumah (KPR)
Skema pembiayaan pemilikan rumahnya beraneka, mulai dari FLPP sampai BP2BT. Skim bisa disesuaikan setiap tahun tergantung perkembangan situasi ekonomi dan kondisi pasar, tanpa mengubah target pembangunan rumahnya. Penambahan alokasi anggaran subsidi terbesar terdapat pada skim FLPP yang paling disukai developer dan MBR, karena mudah aplikasinya dan sangat rendah bunganya, 5 persen per tahun fixed selama periode KPR hingga 20 tahun.
Tahun ini tambahannya mencapai Rp5,63 triliun, sehingga total alokasi subsidi dengan skim FLPP menjadi Rp16,63 triliun untuk 157.000 rumah. Ditambah alokasi subsidi dengan skim lain, total subsidi perumahan menjadi Rp26,47 triliun untuk 310 ribuan rumah, meningkat tajam dibanding tahun 2019 yang hanya untuk 168 ribu unit. Skim pembiayaan tahun 2021
