Tensi politik Hindia Belanda memang tengah memuncak oleh pemberontakan itu. Geger itu terjadi di Banten pada November 1926. Pada Januari 1927 pemberontakan terjadi lagi di Sumatra Barat. Namun secara militer, sesungguhnya pemberontakan itu mudah patah. Sekitar 13.000 orang ditangkap, dan 4.500 lainnya dibui setelah diadili.
Maka itu, tugas Lely pun bertumpuk. Ia sembari mengomandani Politieke Inlichtingen Dienst (PID/Dinas Intelijen Politik) juga dituntut oleh Gubernur Jenderal untuk menyusun laporan rinci tentang organisasi PKI dan cabangcabangnya.
Tak lama usai terjadi pemberontakan itu, Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff segera bersidang. Mereka membahas hukuman apa yang bakal dikenakan bagi para pemberontak ini. Hasilnya, ide mendirikan kamp pengasingan pun muncul.
Para pimpinan PKI yang tertangkap lekas dikirim ke pembuangan itu. Bahkan, selama beberapa tahun mendatang, tokoh-tokoh dari Partai Republik Indonesia (PARI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Indonesia (PARTINDO), Perhimpunan Muslimin Indonesia (PERMI) juga dijebloskan ke pembuangan nun jauh di pelosok Papua: Boven Digoel.
Saat itu, pemerintah kolonial menggunakan hak istimewa yang melekat pada diri Gubernur Jenderal disebut Exorbitante Rechten. Hak itu memberikan kuasa sepenuhnya bagi Gubernur Jenderal untuk mengasingkan siapa saja orang dianggap mengancam tata tenteram negeri koloni mengganggu rust en orde. Pada masa sebelumnya, praktik pembuangan musuh negara kolonial sebetulnya juga sudah lazim dilakukan oleh pemerintah.
