Di bekas vorstenlanden, tanah-tanah kerajaan, sebuah pesta demokrasi pernah digelar sebelum pemilu nasional pertama. Dengan segala keterbatasannya, tak hanya sukses, perhelatan ini kemudian menjadi barometer buat pemilu-pemilu setelahnya.
"Jika DPR dipegang orang Islam, apakah setiap orang harus salat? Tidak!” Tulisan itu terpampang dalam pamfl et-pamfl et yang tersebar di beberapa sudut kota Yogyakarta menjelang pemilu. Yang menyebar, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), tentu saja ingin menekankan bahwa kalau nanti mereka menjadi mayoritas anggota dewan, mereka tidak akan membuat peraturan yang mewajibkan syariat Islam.
Bukan, yang dimaksud bukanlah kampanye Pemilu 1955 yang hasil akhirnya Masyumi menduduki peringkat kedua secara nasional. Pamflet-pamflet itu tersebar sekitar empat tahun sebelumnya, pada 1951, sebagai bagian dari keseluruhan proses Pemilu Daerah di Yogyakarta. Ternyata, Pemilu 1955 memang bukanlah pemilu pertama yang diselenggarakan pascakemerdekaan Indonesia.
Sebelumnya, di beberapa tempat telah dilangsungkan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. Beberapa tempat itu, seperti yang dicatat oleh M. Nazir Salim dalam bukunya, Membayangkan Demokrasi, Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951, adalah Kediri dan Surakarta pada 1946, Kalimantan Selatan pada 1948, Minahasa dan Yogyakarta pada 1951, dan terakhir Kotapraja Makassar pada 1952.
Di antara wilayah-wilayah tersebut, Yogyakarta patut mendapat perhatian tersendiri. Sebab, wilayah ini mendapatkan otonomi khusus sejak kemerdekaan hingga hari ini. Sebagai bekas vorstenlanden, wilayah kerajaan, tidak pernah ada pemilu untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur di provinsi ini.
