Persis di usia 10 tahun, republik ini menyelenggarakan “pesta demokrasi” yang pertama, tepatnya pada tanggal 29 September 1955. Pemungutan suara ini diadakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Bak perhelatan akbar, negeri yang masih muda ini mau tak mau harus menanggung segudang kerepotan. Kalau dinamakan pesta, ini jelas bukan sekadar “Semar Mantu”. Yang repot seluruh negara seluas sekitar 1.904.357,7 km2.
Saat pencoblosan tanda gambar pemilu 1955 di Nusa Tenggara. Itu sebabnya, serangkaian persiapan dilakukan setahun sebelumnya. Sejak Februari 1954 telah dibentuk panitia Ad Hoc yang beranggotakan Mendagri, Menkeh plus Menkeu.
Karena berbagai kepentingan dan meluasnya permasalahan yang dihadapi, 4 Agustus 1954 Perdana Menteri dan kedua wakilnya diikutsertakan untuk bertanggung jawab atas perencanaan serta pelaksanaan pemilu. Bahkan 22 Agustus 1955, menjelang hari H, keanggotaan panitia pemilihan umum yang diketuai R. Hadikusumo diperluas dengan masuknya Menpan dan Menhub ke dalamnya.
Bagaimana tidak repot? Dalam hiruk pikuk “pesta demokrasi” ini kurang lebih 172 partai terlibat. Dari data jumlah penduduk sebesar 77.987.879 jiwa, yang punya hak pilih hanya 43.104.464 orang. Untuk menangani pelaksanaan pemilu, 807.996 orang petugas lapangan dikerahkan di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh penjuru Nusantara, baik untuk memilih anggota DPR maupun Konstituante.
