Sebagai salah satu negara terbesar dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 Juta jiwa, Indonesia memiliki sistem pendidikan kejuruan yang cukup kompleks. Dengan lebih dari 11 ribu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di seluruh nusantara, contohnya, sistem pendidikan kejuruan di negeri ini dihadapkan dengan berbagai tantangan besar yang memerlukan perhatian dan upaya tersendiri dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Selain pemerintah dan lembaga diklat kejuruan itu sendiri, industri merupakan salah satu sektor yang memiliki kepentingan sangat besar terhadap luaran sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan. Hubungan mutualis antara sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan dan industri merupakan hal mendasar dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan kejuruan. Ko-eksistensi antara kedua sektor ini perlu dikelola dan diusahakan sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak akan dapat saling berkontribusi dan saling diuntungkan.

Menanggapi pentingnya sinergi antara kedua sektor tersebut, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini telah membentuk sebuah sub-direktorat baru, yaitu Subdit Penyelarasan dan kerja sama Industri, yang secara spesifik menangani urusan kerja sama SMK dengan industri. Dengan demikian pemerintah dapat mendorong sinergi dan jalinan kerja sama antara kedua sektor tersebut secara lebih formal dan institusional.

Keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kejuruan sangat bergantung pada kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Jalinan kerja sama antara lembaga diklat kejuruan dengan DUDI pada umumnya ditujukan untuk menunjang proses pengembangan kompetensi kerja peserta didik dan latih guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Melalui kerja sama tersebut, kesenjangan kompetensi yang tidak dapat dipenuhi selama proses pendidikan dan pelatihan dapat diminimalisasi. Kerja sama antara lembaga diklat kejuruan dengan DUDI dapat ditemui dalam berbagai bentuk, antara lain praktik kerja industri (prakerin), pengembangan kurikulum, bursa kerja, dan lain-lain. Di Indonesia, sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan sudah sejak lama mengenal dan menerapkan berbagai macam konsep dan bentuk kerja sama dengan DUDI.

Namun, masih sangat sering dijumpai bahwa kerja sama antara kedua lembaga tersebut belum dapat membawa manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak. Berbagai macam aspek masih perlu dibenahi agar kerja sama tersebut dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja peserta didik dan latih yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas bagi sektor industri.

Kondisi semacam ini dapat dilihat dari masih banyaknya lembaga diklat kejuruan, dalam hal ini termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK), yang belum mampu menyelenggarakan proses pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Alhasil jumlah lulusan pendidikan kejuruan yang tidak dapat diserap oleh pasar kerja nasional masih cukup signifikan. Hal semacam ini merupakan salah satu indikasi dari masih rendahnya tingkat kepercayaan dan penerimaan sektor industri terhadap sistem pendidikan kejuruan di Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut GIZ melalui program SED-TVET (Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training) yang merupakan program kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan antara Pemerintah Jerman dan Indonesia telah melaksanakan sebuah studi komprehensif bertemakan kerja sama yang efektif antara lembaga diklat kejuruan dan DUDI.

Melalui keterlibatan langsung berbagai pemangku kepentingan, baik itu perwakilan dari lembaga diklat kejuruan, pemerintah dan DUDI studi tersebut telah menghasilkan sebuah panduan dan sejumlah instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja sama antara lembaga diklat kejuruan dan industri.

Melalui penggunaan instrumen-instrumen tersebut diharapkan kerja sama antara lembaga diklat kejuruan dengan DUDI akan semakin efektif, sehingga upaya untuk menghasilkan lulusan pendidikan kejuruan yang kompeten dan sesuai tuntutan industri dapat terwujud.

Sampul
Kata pengantar
1. Mengapa perlu pedoman?
2. Tujuan
3. Untuk siapa pedoman ini?
4. Membangun kerja sama yang efektif
     4.1 Mendapatkan mitra yang tepat
     4.2 Menempatkan sumber daya
     4.3 Implementasi kerja sama
5. Bentuk-bentuk kerja sama
Toolkit
     Tool 1 : Menganalisis mitra potensial
     Tool 2 : Rencana pemasaran
     Tool 3 : Sinkronsasi kurikulum dengan menggunakan metode DCCD
     Tool 4 : Monitoring dan evaluasi
     Tool 5 : Mengevaluasi kebutuhan dan kesiapan perusahaan atas kerja sama prakerin
     Tool 6 : Menetukan kriteria peserta prakerin
     Tool 7 : Mempromosikan perusahaan sebagai mitra prakerin
     Tool 8 : Nota kesepahaman (MoU) lembaga diklat kejujuran dengan industri
     Tool 9 : Deskripsi tugas
     Tool 10 : Learning goal
     Tool 11 : Rencana pelaksanaan prakerin (work plan)
     Tool 12 : Melakukan seleksi peserta prakerin
     Tool 13 : Melaksanakan orientasi / familiarisasi siswa prakerin
     Tool 14 : Penilaian
     Tool 16 : Training nedd anylysis (guru)
Pertanyaan umum (Q&A)
Best practices