Tampilkan di aplikasi

Buku Keraton Publisher hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Pajak Badan Usaha

1 Pembaca
Rp 60.000 42%
Rp 35.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 105.000 13%
Rp 30.333 /orang
Rp 91.000

5 Pembaca
Rp 175.000 20%
Rp 28.000 /orang
Rp 140.000

Pembelian grup
Pembelian buku digital dilayani oleh penerbit untuk mendapatkan harga khusus.
Hubungi penerbit

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Pajak Badan Usaha memberikan gambaran perihal dasar dasar perpajakan, ketetapan umum perpajakan serta pasal- pasal perpajakan yang berhubungan dengan badan usaha. Pajak Badan Usaha tidak hanya memberikan kewajiban perpajakan badan usaha, namun juga dijelaskan koreksi Fiskal dan pelaporan SPT 1771 Badan.

Sistematika buku ini dimulai dari dasar-dasar perpajakan yang membicarakan perihal dasar dan ketentuan perpajakan Indonesia, ketetapan umum perpajakan membicarakan perihal ketentuan umum perpajakan Indoneesa, SPT & SSP menjelaskan bagaimana format dan bentuk laporannya, pembayaran & pelaporan SPT, penyampaian SPT, penetapan & ketetapan SPT, penerimaan dan pengolahan SPT.

Pembahasan berikutnya tentang pemeriksaan SPT menjelaskan bagaimana melakukan pemeriksaan SPT, sanksi pajak menjelaskan bagaimana sanksi pajak, SPT PPN 1111,SPT 1721, SPT 1770,SPT 1771 menjelaskan jenis, e-SPT membahas bagaimana melaporkan SPT via internet Bagi para Praktisi, Mahasiswa, Wajib Pajak dan perusahaan silahkan dibeli dan dibaca buku ini karena ini paket lengkap perihal macam dan jenis Surat Pemberitahuan (SPT) cara perhitungan, format dan laporannya.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Sartono, SE, AK, MA.

Penerbit: Keraton Publisher
ISBN: 9786239622725
Terbit: Maret 2021 , 274 Halaman

BUKU SERUPA










Ikhtisar

Pajak Badan Usaha memberikan gambaran perihal dasar dasar perpajakan, ketetapan umum perpajakan serta pasal- pasal perpajakan yang berhubungan dengan badan usaha. Pajak Badan Usaha tidak hanya memberikan kewajiban perpajakan badan usaha, namun juga dijelaskan koreksi Fiskal dan pelaporan SPT 1771 Badan.

Sistematika buku ini dimulai dari dasar-dasar perpajakan yang membicarakan perihal dasar dan ketentuan perpajakan Indonesia, ketetapan umum perpajakan membicarakan perihal ketentuan umum perpajakan Indoneesa, SPT & SSP menjelaskan bagaimana format dan bentuk laporannya, pembayaran & pelaporan SPT, penyampaian SPT, penetapan & ketetapan SPT, penerimaan dan pengolahan SPT.

Pembahasan berikutnya tentang pemeriksaan SPT menjelaskan bagaimana melakukan pemeriksaan SPT, sanksi pajak menjelaskan bagaimana sanksi pajak, SPT PPN 1111,SPT 1721, SPT 1770,SPT 1771 menjelaskan jenis, e-SPT membahas bagaimana melaporkan SPT via internet Bagi para Praktisi, Mahasiswa, Wajib Pajak dan perusahaan silahkan dibeli dan dibaca buku ini karena ini paket lengkap perihal macam dan jenis Surat Pemberitahuan (SPT) cara perhitungan, format dan laporannya.

Pendahuluan / Prolog

Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pajak Badan Usaha atau PPh Badan merupakan gambaran ketentuan umum, subjek dan objek pajak yang melekat pada sebuah badan usaha, baik yang ada di dalam negeri atau badan usaha dari Luar Negeri atau sering disebut BUT.

Pajak Badan tidak hanya memberikan dasar-dasar perpajakan namun lebih mengenal jauh apa saja kewajiban perpajakan pasal demi pasal saat sebuah perusahaan melakukan usahanya di Indonesia.

Sistematika buku ini dimulai dari dasar-dasar perpajakan, KUP, potong pungut, objek dan non pobjek pajak dan pajak penghasilan final, PPn & PPnBM dan pengertian Pajak penghasilan.

Pembahasan berikutnya tentang pasal-pasal kewajiban pengusaha dari 21, 22, 23,24,25,26 dan koreksi fiskal, serta pengertian PPh badan dan BUT serta contoh pengisian SPT PPh Badan.

Gagasan utama dari buku ini adalah memberikan panduan kepada pengusaha untuk melakukan kewajiban dan hak dalam perpajakan dengan bensar, dan tidak merugikan Wajib Pajak dalam kegiatan usahanya.

Namun demikian buku ini senantiasa memperhatikan ketentuan perpajakan yang berubah ubah dan terbaru. Buku yang berjudul Pajak Badan Usaha ini memuat contoh-contoh studi kasus perusahan badan dalam melakukan pencatatan, perhitungan, pelaporan perpajakan pajak badan SPT 1770.

Buku ini merupakan hadiah ulang tahun anakku Abisam Malik Maulana Ibrahim pada tangal 20 Juni 2020, Semoga menjadi anak yang sholeh.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada temanteman dan dosen-dosen: Pak Pong, Pak Sutomo, Pak Zainudin, Pak Salip, Pak Machfud Sidik, Pak Taufan, Prof Safri N, yang ikut mendorong terbitnya buku ini.

Akhir kata, kesempurnaan itu hanya milik Alloh, saya hanya berusaha sesuai kemampuan. Semoga karya yang sangat sederhana ini memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya dan menjadikan ladang pahala buat saya di akherat.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Penulis

Sartono, SE, AK, MA. - He has been workingmore than fourteen (28) years since 1995-now, experiences in Accounting, Tax& Finance & Audit Department. Now, He has position as Finance Director After Sales at PT. Nusantara Indah Group with Automotive line business, while 13 years ago he also work as Finance Manager at PT Nusantara Indah Group

Daftar Isi

Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I: Dasar-Dasar Perpajakan Indonesia
     A. Definisi Pajak
     B. Unsur Pajak
     C. Jenis Pajak
     D. Fungsi Pajak
     E. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional
     F. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana
     G. Dasar Teori Pemungutan Pajak
     H. Jenis-Jenis Pajak
     I. Tata Cara Pemungutan Pajak
     J. Asas Pemungutan Pajak
     K. Sistem Pemungutan Pajak
     L. Timbulya Utang Pajak
     M. Berakhirnya Utang Pajak
     N. Tarif Pajak
Bab II: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
     A. Hukum Pajak
     B. Teknik Pemungutan Pajak
     C. UU KUP UU
     D. Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan
     E. Kewajiban Mendaftarkan Diri Nomor Pokok Wajib Pajak
     F. Pengertian Pengusaha Orang Pribadi/Badan
     G. Pengusaha Kena Pajak (PKP
     H. Tempat Pelaporan Kantor DJP dengan Wilayah Kerja
     I. Tata Cara Pelaporan & Pengukuhan PKP
     J. Jangka Waktu Pelaporan
     K. Pencabutan PKP Pindah Alamat ke Wilayah Kerja KPP Lain
     L. Penagihan Pajak
     M. Keberatan atau Banding
     N. Pembukuan dan Pemeriksaan
     O. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Bab III: Pajak Penghasilan (PPh)
     A. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
     B. Jenis PPh Wajib Badan
     C. Subyek Pajak
     D. Subyek Pajak dalam Negeri
     E. Subyek Pajak Luar Negeri
     F. Perbedaan Subyek Pajak Dalam Negeri dengan Subyek Pajak Luar Negeri
     G. Tidak Termasuk Subyek Pajak
     H. Berakhir Kewajiban Pajak
     I. Istilah-Istilah dalam Pajak Penghasilan
     J. Tarif PTKP
     K. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan (PPh)
     L. Cara Menghitung PPh Badan
     M. Cara Menghitung PPh Orang Pribadi
     N. Obyek Pajak
     O. Tambahan Kemampuan Ekonomis Kepada Subyek PPh
     P. Pengurangan Penghasilan (Biaya)
     Q. Penghasilan yang Menjadi Obyek Pajak
     R. Pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak
     S. Biaya yang Diperkenankan Bagi Wajib Pajak
Bab IV: Pajak Penghasilan Final/Pasal 4 Ayat (2)
     A. Pengertian
     B. Kelompok PPh Final yang Tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh
     C. Pertimbangan Pemerintah membuat Objek Pajak jadi final
     D. Karakteristik
     E. Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atauBangunan KEP
     F. Jumlah Bruto Nilai Persewaan
     G. Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan
     H. Transaksi Saham di Bursa Efek
     I. Penyetoran Tambahan Pajak Penghasilan atas Saham Pendiri (PP no 14 Tahun 1997)
     J. Transaksi Obligasi di Bursa Efek
     K. Penghasilan Pengalihan Hak atau Tanah dan atau Bangunan
     L. Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
     M. Tarif Pajak Konstruksi
     N. Pajak Hadiah
     O. PPH Final UMKM
Bab V: Pajak Penghasilan Pasal 21
     A. Pengertian
     B. Dasar Hukum
     C. Profesi sebagai Objek PPh Pasal 21
     D. Prinsip Pemotongan PPh 2
     E. Penerima Penghasilan
     F. Pembayaran Dipotong PPh 21
     G. Pembayaran bukan Obyek PPh 21
     H. Pengurangan yang Diperbolehkan untuk Menghitung Penghasilan Neto
     I. Pemotong PPh Pasal 21/26
     J. Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26
     K. Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26
     L. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26
     M. Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26
     N. Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
     O. Sekilas Pengantar Cara Menghitung PPh 21
     P. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP Terbaru
     Q. Ragam Metode Perhitungan Gaji Karyawan
     R. Kewajiban Pemotong
     S. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
     T. Kewajiban Penerima Penghasilan
     U. Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Keluar Tengah Tahun
Bab VI: PPh Pasal 22
     A. Definisi PPh Pasal 22
     B. Objek Pajak PPh Pasal 22
     C. Pemungut, Objek Pajak & Tarif PPh Pasal 22
Bab VII: PPh Pasal 23
     A. Pengertian
     B. Pemotong PPh Pasal 23
     C. Bukti Potong PPh Pasal 23
     D. Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23
     E. Objek Pemotongan PPh Pasal 23
     F. Dasar Pemotongan
     G. Peraturan Terkait dengan Jasa-Jasa Lainnya
     H. Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 23 bagi Wajib Pajak tidak ber-Nomor Pokok Wajib Pajak
Bab VIII: PPh Pasal 24
     A. Pengertian
     B. Sumber Penghasilan Luar Negeri yang Bisa Digunakan untuk Memotong Hutang Pajak di Indonesia
     C. Aturan Pengkreditan Pajak
     D. Ketentuan Khusus
     E. Penentuan Nilai Dikreditkan
     F. Penggabungan Penghasilan yang berasal dari Luar Negeri
     G. Batas Maksimum Kredit Pajak
     H. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri
     I. Rugi Usaha di Luar Negeri
Bab IX: PPh Pasal 25
     A. Karegori Pajak Penghasilan Pasal 25
     B. Ketentuan PPh Pasal 25
     C. Perhitungan Besarnya PPh Pasal 25 dalam Hal-Hal tertentu
     D. Ketentuan PPh Pasal 25
Bab X: PPh Pasal 26
     A. Pengantar
     B. Subyek PPh Pasal 26
     C. Obyek dan Tarif PPh Pasal 26
     D. Tarif PPh Pasal 26 yang Lain
     E. Syarat Penanaman Kembali
     F. Sifat Pemotongan
     G. Pemotong Pajak
Bab XI: PPn dan PPn BM
     A. Pendahuluan
     B. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
     C. Karakteristik PPN
     D. Kelemahan Pajak Penjualan
     E. Dasar Hukum
     F. Barang Kena Pajak (BKP)
     G. Jenis Barang yang tidak Kena PPN
     H. Jasa Kena Pajak (JKP)
     I. Jenis Jasa yang tidak Dikenakan PPN
     J. Pengertian Istilah
     K. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
     L. Pengecualian kewajiban PKP
     M. Penyerahan barang yg termasuk dalam pengertian penyerahan BKP
     N. Penyerahan barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP
     O. Yang dikenakan PPN
     P. Batasan Suatu Barang Termasuk BKP yang Tergolong Mewah
     Q. Yang Dikenakan PPn BM
     R. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Menghitung PPN dan PPn BM
     S. Tarif
     T. Mekanisme Pengenan PPN
     U. Saat Terutangnya PPN
     V. Tempat Terutangnya PPN
     W. Jenis Faktur Pajak
Bab XII: Depreciation Commercial Vs Fiscal
     A. Definition of Depreciation
     B. Depreciation Method
     C. Tax Policy Depreciation
     D. Depreciable assets
     E. Depreciation based on Financial Accounting Standards
     F. Depreciation based on Financial Accounting Standards -2
     G. Depreciation based on Financial Accounting Standards -3
     H. Depreciation Based on Taxation Regulations
     I. The Depreciation Method Permitted Under Law Number 36 Year 2008 Article 11
     J. Economic Life & Rate Depreciation of Asset
     K. Classification of Tangible Assets
     L. Similarities and Differences in Commercial and Fiscal Accounting
     M. Differences
     N. Differences-2
     O. Differences-3
     P. Sample
     Q. Journal
Bab XIII: Koreksi Fiskal
     A. Terjadinya koreksi Fiskal
     B. Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal
     C. Pendekatan untuk Mengatasi Masalah Terjadinya Perbedaan Laba (Rugi) Suatu Entitas
     D. Penyebab Perbedan Lap Keu Komisial dan Lap Keu Fiskal
     E. Perbedaan Prinsip Akuntasi
     F. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntasi
     G. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
     H. Pengelompokan perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal
     I. Teknik Rekonsiliasi Fiskal
     J. Pengertian-Pengertian1. Laba bersih komersial
     K. Jenis Koreksi Fiskal
     L. Koreksi Fiskal Positif
     M. Koreksi Negatif
     N. Koreksi Positif/Negatif lainnya
     O. Biaya Bunga sehubungan WP mempunyai Deposito (SE-46/PJ.4/1995 tgl. 5 Oktober 1995)
     P. Perlakuan biaya untuk telepon seluler (KEP-220/PJ/2002, 18 April 2002)
     Q. Perlakuan PPh untuk Biaya Kendaraan Sedan dan sejenisnya (KEP-220/PJ/2002, 18 April 2002)
     R. Sewa Guna Usaha/Leasing (1169/KMK.01/1991 tgl. 27 Nopember 1991)
     S. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
     T. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi
     U. Perlakuan akuntansi dan fiskal atas Leasing (dengan hak Opsi = Financial lease)
     V. Perlakuan akuntansi dan fiskal atas Leasing (tanpa hak opsi = Operating lease)
Bab XIV: Menghitung SPT
     A. Fungsi SPT
     B. Surat Pemberitahuan (SPT)
     C. Kewajiban
     D. Pembukuan
     E. Output Pembukuan
     F. Dasar Perhitungan Pajak utk Pembukuan
     G. Dasar Perhitungan Pajak untuk Pembukuan
     H. Pembukuan Wajib Pajak Badan Usaha
     I. Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi
     J. Pencatatan
     K. Syarat pembukuan dan Pencatatan
     L. Struktur WP OP Pencatatan
     M. Struktur WP OP Pembukuan
     N. Struktur WP Badan
     O. Perhitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Orang Pribadi Pencatatan
     P. PERHITUNGAN Penghasilan Netto Wajib Pajak Orang Pribadi Pembukuan
     Q. Struktur Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
     R. Perhitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Badan
Bab XV: Surat Pemberitahuan (SPT) 1771
     A. Pengertian Formulir SPT 1771
     B. Kelompok Lapangan Usaha ( KLU)
     C.Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
     D. Surat Setoran Pajak ( SSP)
     E. Formulir Induk SPT 1771
     F. Formulir Lampiran SPT 1771-I
Daftar Pustaka
Biodata Penulis
Sampul Belakang