Ternyata, bukan hanya politisi, pejabat pemerintah ataupun para diplomat yang harus memiliki kemampuan diplomasi. Para pemimpin dan pengambil keputusan di korporat juga perlu memiliki kemampuan diplomasi. PT KAI, di bawah Jonan telah merasakan betapa sulitnya membebaskan lahan di stasiun PT KAI yang dikuasai pedagang kaki lima. Bertahun-tahun direktur PT KAI sebelumnya tidak berhasil membersihkan lahan stasiun dari pedagang kaki lima yang tidak teratur.
Kemampuan diplomasi diperlukan untuk berhadapan tidak hanya dengan para pedagang kaki lima itu, tetapi juga dengan pemangku kepentingan di pemerintahan, para anggota DPR maupun DPRD, komnas HAM, kelompok mahasiswa, pejabat kampus, LSM, pengacara dan lembaga bantuan hukum, serta hampir semua pemangku kepentingan eksternal yang belum memahami dengan baik masalah sebenarnya.
Tanpa membersihkan dan mengatur stasiun kereta api, maka akan sulit bagi PT KAI untuk meningkatkan kinerjanya. Penumpang dan pedagang yang campurbaur menyulitkan pengawasan pembelian tiket. Ketertiban di atas kereta api juga sulit dikendalikan. Rencana digitalisasi tiket tidak akan berguna jika masih banyak orang tak berbayar boleh masuk hilirmudik di dalam stasiun, bahkan di atas kereta api yang mampir ataupun sudah berjalan.
