Presiden Joko Widodo sedang menggebu-gebu untuk mensosialisasikan program tax amnesty, yang hasilnya diharapkan mampu memberi pemasukan besar bagi pemerintah. Bak gayung bersambut, berbagai media cetak maupun elektronik nyaris tiada hari tanpa mengulas program tax amnesty. Dunia bisnis dan perbankan pun setali tiga uang, memberi perhatian cukup serius program tax amnesty yang disodorkan pemerintah. Tak terkecuali di bisnis properti yang tentu saja termasuk perbankan sebagai penyedia KPR dan KPA bagi konsumen properti. Berbagai ulasan sudah mengemuka ke publik dampak dari tax amnesty terhadap properti. Ada yang menyebut dana repatriasi dari program tax amnesty akan banyak digunakan untuk membeli properti yang efeknya membangkitkan kembali bisnis properti yang masih lesu.
Menurut Sutadi, Executive Vice President Bank BRI, kalau dari sisi properti dana repatriasi dari program tax amnesty yang masuk ke Indonesia bisa untuk membeli DIRE (dana investasi real estate). DIRE ini semacam dana yang dikumpulkan untuk membeli properti. Apalagi kebijakan pemerintah sekarang BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) kalau lewat DIRE hanya satu persen, PPN hanya satu persen. “Di daerah-daerah sudah setuju BPHTB satu persen, dengan BPHTB murah maka investasi properti jadi menarik,” ujar Sutadi.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2016 memang disebutkan dana repatriasi dari program tax amnesty yang masuk bank penampung dapat digunakan untuk membeli properti berupa tanah atau bangunan. Properti tersebut dapat dijual lagi sebelum tiga tahun. Namun hasil penjualan itu harus kembali ke bank penampung. Banyak kalangan menilai hampir pasti dana repatriasi akan masuk ke properti karena ada orang yang berpikir membeli properti lebih aman. Main di lantai bursa saham belum tentu semua orang mampu. Akhirnya orang-orang yang aktif sebagai investor menaruh uangnya di properti.
