Kekhawatiran tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A. Hanan, SP, MM. “Dari hasil evaluasi kami, dalam beberapa tahun terakhir ini, setiap tahun terjadi penyusutan luas lahan sawah di Aceh sekitar 1.000 hektar akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan kalau proyek jalan tol Aceh terealisasi, kami memprediksi akan kembali terjadi penyusutan luas lahan sawah sekitar 5.000 ha. Tentu ini akan berdampak sangat signifikat terhadap produksi beras dari daerah kita,” tuturnya.
Luas baku lahan sawah di Provinsi Aceh saat ini sekitar 307.410 ha. Sementara yang bisa ditanami seluas 293.067 ha. Dengan populasi penduduk sebesar 5.208.433 jiwa, jumlah lahan sawah tersebut memang masih bisa mencukupi kebutuhan pangan penduduk Aceh. Namun tanpa bisa ditolak, luas areal tersebut akan terus mengalami penyusutan dengan berbagai sebab. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka bukan tidak mungkin suatu saat provinsi yang selama ini surplus produksi beras ini harus mendatangkan beras dari luar daerah, bahkan impor dari luar negeri.
Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam upaya mengantisipasi penyusutan luas areal persawahan adalah melalui program percetakan sawah baru. Dari total alokasi program cetak sawah baru yang didanai APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 seluas 12.000 ha, Aceh mendapatkan jatah seluas 400 ha. Alokasi tersebut berada di Kabupaten Pidie seluas 200 ha dan Kota Subulussalam seluas 200 ha.
Hanan mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan Distanbun Aceh, saat ini realisasi program cetak sawah baru yang pelaksanaannya di’back up’ TNI tersebut saat ini mencapai 70% yang sudah siap tanam. Sisanya masih dalam tahap land clearing dan land leveling, serta pembuatan pematang, saluran air dan jalan produksi. “Dengan sisa waktu sekitar dua bulan lebih, saya optimis program cetak sawah baru ini akan tercapai 100% di akhir tahun ini,” katanya.
