Walau penyuluh pertanian penting untuk membangun pertanian dan SDM petani di daerah, namun kenyataannya dukungan politis dan pendanaan dari daerah seringkali terasa masih sangat minim.
Kelembagaan penyuluhan dan manajemen penyuluh pertanian di daerah pun perlu diperbaiki agar peran penyuluh bisa lebih dioptimalkan dalam pembangunan daerah. “Diperlukan dukungan politis untuk itu,” kata Ketua Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) Sumatera Utara Ir. H Soekirman.
”Semestinya kebijakan penyuluh ditarik ke pusat dengan dukungan politis dari legislatif kita selaku lembaga yang punya fungsi legislasi,” pinta Soekirman yang pernah menjabat sebagai Bupati Serdang Badagai. Tanpa dukungan politis itu, saat ini menurut Soekirman kondisi penyuluhan stagnan. ”Tidak maju dan tidak pula mundur,” tuturnya.
”Keputusan kebijakan untuk pembangunan pertanian khususnya PPL kurang didukung oleh dukungan politik. Coba catat berapa keputusan politis yang dihasilkan senayan?,” tambahnya lagi.
”Karena dengan demikian segala tupoksi dan anggaran akan rational berdasar kebutuhan riel. Tidak seperti sekarang masuk wilayah otda nasib PPL tergantung selera kepala daerah,” tambah Soekiman.
Bupati Aceh Tamiang, Mursil SH, M.Kn mengatakan cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan penyuluh dan penyuluhan adalah dengan terus menerus melakukan pembinaan dan meningkatkan pengetahuannya, melalui bimbingan teknis dan lainnya. Hal ini penting katanya agar programa penyuluhan bisa menjadi lebih baik untuk sampai kepada petani.
