Sebagai garda terdepan pembangunan pertanian, ternyata kalangan penyuluh pertanian menyimpan pekerjaan rumah yang banyak. Masalah yang dihadapi mereka disampaikan DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptan) Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten saat bertemu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Prof. Ir. Dedi Nursyamsi.
Menurut Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah, Warsana, kehadiran mereka ke Jakarta dalam rangka audiensi membawa amanat dari anggota, untuk menyampaikan beberapa hal yang masih menjadi ganjalan dan keresahan Penyuluh Pertanian di daerah.
Masalah yang pertama adalah mengusulkan agar segera ada penyelesaian dan tindak lanjut menyeluruh terkait dengan THL-TBPP yang saat ini belum diangkat menjadi ASN PPPK.
Catatan Warsana, di Jawa Tengah saja m asih a da 5 8 o rang T HL-TBPP. Sebarannya yang berpendidikan S1 sebanyak 16 orang , D3 hanya 2 orang dan SLTA mencapai 40 orang.
“Kami mengharapkan Kementerian Pertanian tetap mengalokasikan anggaran honorarium THL-TBPP, khususnya bagi THL-TBPP yang belum dapat diangkat menjadi ASN PPPK hingga batas usia pensiun,” katanya.
