Aung San Suu Kyi berkilah, pemerintah Myanmar telah berupaya memperlakukan seluruh warga sebaik mungkin. Namun disinformasi telah memicu eksodus besar-besaran etnis minoritas Rohingya dari negara bagian Rakhine (Arakan). Setelah lama bergeming, pernyataan Menlu merangkap Penasehat Negara Myanmar serta penyandang hadiah Nobel perdamaian itu malah mengundang reaksi negatif terkait sikap kenegarawanannya pada aksi-aksi genocida dan kekerasan oleh militer negara itu terhadap etnis minoritas muslim Rohingya.
Memang ada foto-foto kejadian di tempat lain atau di masa lalu yang diunggah di medsos, bukan aksi kekerasan factual. Namun mengalirnya ribuan pengungsi ke perbatasan Bangladesh sejak beberapa pekan terakhir ini adalah fakta tak terbantahkan, memang terjadi tragedi kemanusiaan di sana.
Saat ini tercatat sudah sekitar 35.000 pengungsi membanjiri kawasan rawa-rawa di sisi Sungai Naf di perbatasan Bangladesh pasca perburuan yang dilancarkan militer Myanmar dan kelompok ekstrim Budha Rakhine sejak 25 Agustus lalu. Dari berbagai sudut dunia, termasuk Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bermunculan protes, mulai dari desakan untuk menarik kembali penghargaan Nobel yang disandangnya, hingga pemutusan hubungan diplomatik terhadap Myanmar.
Tentu saja yang tersirat di balik protes-protes terhadap sikap Suu Kyi adalah luapan kekesalan terhadap dia karena selayaknya bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan kaum etnis Rohingya. Pencabutan hadiah Nobel hal yang tidak lazim, karena penghargaan itu diberikan atas perjuangan Suu Kyi sebelumnya, mendekam sebagai tahanan rumah belasan tahun di tangan rezim junta militer Myanmar.
