Aturan yang berjalan dengan baik akan membuat keseimbangan pertumbuhan produksi baik pada peternak mandiri maupun peternak integrasi. Berbagai persoalan di perunggasan broiler belum juga usai. Salah satunya, (ayam pedaging) tanah air kondisi harga live bird (ayam hidup) yang luktuatif bahkan anjlok di bawah HPP (Harga Pokok Produksi) masih dikeluhkan para pelaku usaha khususnya peternak rakyat/mandiri.
Ketua Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat) Indonesia Jawa Barat, Muhlis Wahyudi menyatakan, akar masalah di perunggasan ini dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, ketika Februari 2021 pemerintah mengeluarkan SE (Surat Edaran) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang pemangkasan produksi broiler, peternak tetap rugi. “Kami tidak merasa kedaulatan ada di tangan kami padahal di ketentuan sudah ada.
Kami hanya sebagai objek,” sesalnya dalam kegiatan Rembuk Perunggasan Nasional VIII yang digagas Pinsar Indonesia dan GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) bertema “Perkuat Sinergi Kolaborasi Antar Peternak dalam Mewujudkan Iklim Usaha Ayam Broiler Nasional Yang Berdaulat, Adil dan Sejahtera bagi Semua” di Grandballroom The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/3).
Ia melanjutkan, meskipun produksi ayam di kandang bagus tetapi peternak tidak punya kedaulatan dalam menentukan harga penjualan dari ayam yang dipeliharanya. “Harus ada perbaikan instrumental, struktural, dan kultural agar perunggasan broiler ini menjadi lebih baik,” tuntut Muhlis.
