Aktivitas ilegal ini pun menjadi isu hangat setelah Presiden Joko Widodo berdialog dengan perwakilan sopir truk yang tergabung dalam komunitas Persatuan Supir Trailer Tanjung Priok (PSTTP) di perbatasan dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis (10/6/2021).

Presiden mengungkapkan bahwa informasi tentang pungli ini berawal dari keluhan sopir truk kontainer melalui media sosial, berkaitan dengan kemacetan yang mengular di terminal peti kemas dan beberapa depo kontainer di kawasan Tanjung Priok yang berdampak pada aksi premanisme jalanan.

“Saya lihat di media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Tolong diceritakan problemnya apa, sehingga kita bisa memberikan jalan keluar.

Tidak usah takut dengan pak menteri-pak menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan.

Sampaikan apa adanya. Kalau bisa dicarikan jalan keluar. akan saya carikan secepat-cepatnya.

Saya mampir ke sini hanya untuk itu. Saat ini dwelling time sudah turun, kemudian yang kita inginkan juga kecepatan bongkar muat. Antreannya jelas, tidak ada pungutan sehingga driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada,” kata Presiden saat memulai dialog dengan para pengemudi truk kontainer.

Aktivitas pungli di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Agung Bangkit dari komunitas PSTTP, sudah berlangsung lama. “Sebenarnya ini bukan persoalan baru. Ini sudah lama sekali. Baru kali ini saja kami bisa langsung bertemu dengan Pak Presiden dan mengungkapkan keluh kesah kami para sopir di Tanjung Priok, sehingga Pak Presiden bisa memerintahkan jajaran kepolisian sampai ada penindakan,” kata pria yang berprofesi sebagai sopir truk kontainer sejak tahun 2000 ini.